PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI PERKARA NOMOR: 51/PID.SUS/2016/PN KBU TERTANGGAL 26 JUNI 2016)

Dalam skripsi yang berjudul �‟Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2016/Pn Kbu Tertanggal 26 Juni 2016)‟‟, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif (yuridis normatif) yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum tentang tindak pidana dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN. Kbu tertanggal 26 Juni 2016. Dalam kasus ini telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa Febri Anggara Putra alias Angga bin Heri Nugroho, usia 25 tahun, kepada korban yaitu seorang remaja putri berusia 17 tahun. Ini berarti yang menjadi korban adalah seorang anak. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tetapi dalam putusannya hakim telah menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dimaksud karena menurut analisa Penulis, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban anak yang berusia di bawah 18 tahun, sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu unsur tipu muslihat. Dalam perkara tindak pidana pencabulan ini, saksi anak korban telah mendapatkan penderitaan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Perbuatan ini juga sudah merupakan pelanggaran norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Akibatnya dari putusan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak korban dan tidak ada bentuk perlindungan hukum kepada korban. Anak sebagai korban persetubuhan dalam kasus ini menderita kerugian jasmani karena berdasarkan hasil visum et repertum bahwa korban mengalami luka lama dibagian vagina akibat benda tumpul. Berasarkan alat-alat bukti di hadapan persidangan dan sesuai dengan pengakuan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap saksi korban anak sebanyak lebih dari 3 kali. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak seperti yang diharapkan oleh saksi korban anak. Putusan Bebas yag dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut, bukan saja telah melanggar asas-asas hukum pidana, tetapi juga dirasakan telah mencederai rasa keadilan bagi saksi anak korban karena seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1.  UEU-Undergraduate-12152-cover.Image.Marked.pdf - 141 KB
2.  UEU-Undergraduate-12152-pengesahan.Image.Marked.pdf - 304 KB
3.  UEU-Undergraduate-12152-persetujuan.Image.Marked.pdf - 293 KB
4.  UEU-Undergraduate-12152-pernyataan.Image.Marked.pdf - 524 KB
5.  UEU-Undergraduate-12152-publikasi.Image.Marked.pdf - 356 KB
6.  UEU-Undergraduate-12152-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 502 KB
7.  UEU-Undergraduate-12152-abstrak.Image.Marked.pdf - 336 KB
8.  UEU-Undergraduate-12152-daftar isi.Image.Marked.pdf - 491 KB
9.  UEU-Undergraduate-12152-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 345 KB
10.  UEU-Undergraduate-12152-bab 1.Image.Marked.pdf - 594 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD