TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 416/PDT.G/2015/PN.SMG)

Jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut �penjual�, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut �pembeli�, sedangkan pihak �pembeli� berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Jual beli tanah mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Jual beli tanah di Indonesia berlaku berdasarkan hukum adat yang bersifat terang dan tunai, dengan maksud terang yaitu dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan tunai adalah pembayaran atas objek jual beli yang telah dibayar penuh. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat oleh penulis merupakan tentang tanggung jawab penjual atas jual beli tanah berdasarkan perjanjian jual beli tanah dengan mengangkat kasus No. 416/Pdt.G/2015/PN.Smg. Adapun permasalahan yang diangkat penulis: 1. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak atas tanah terhadap perjanjian di bawah tangan?; 2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual atas jual beli tanah di bawah tangan yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? (Studi Kasus No. 416/Pdt.G/2015/PN.Smg.). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dengan metode deskriptif normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang artinya menjelaskan tentang bagaimana peraturan hukumnya terhadap jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak di bawah tangan sah menurut Pasal 1320 juncto 1338 KUH Perdata dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT yang berwenang. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli di bawah tangan adalah sah berdasarkan hukum jual beli dan setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik serta setiap perjanjian jual beli tersebut ditindak lanjuti dengan dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT yang berwenang, hal ini dengan maksud untuk melindungi Pembeli yang beritikad baik. Sebagai saran, pembeli diharapkan untuk cermat dalam melakukan perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah PPAT.

1.  UEU-Undergraduate-11581-cover.Image.Marked.pdf - 220 KB
2.  UEU-Undergraduate-11581-pengesahan.Image.Marked.pdf - 215 KB
3.  UEU-Undergraduate-11581-persetujuan.Image.Marked.pdf - 203 KB
4.  UEU-Undergraduate-11581-pernyataan.Image.Marked.pdf - 213 KB
5.  UEU-Undergraduate-11581-publikasi.Image.Marked.pdf - 249 KB
6.  UEU-Undergraduate-11581-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 204 KB
7.  UEU-Undergraduate-11581-abstrak.Image.Marked.pdf - 273 KB
8.  UEU-Undergraduate-11581-daftar isi.Image.Marked.pdf - 135 KB
9.  UEU-Undergraduate-11581-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 211 KB
10.  UEU-Undergraduate-11581-bab 1.Image.Marked.pdf - 388 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD