KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALASAN BUKAN KESALAHAN PEKERJA (STUDI KASUS NOMOR : 232/PDT.SUS-PHI/2014/PN.JKT.PST)

Pemutusan hubungan kerja karena masa kerja habis antara pekerja dengan perusahaan tidak menimbulkan masalah antara kedua belah pihak lantaran sudah mengetahui bahwa masa kontrak kerja tersebut telah berakhir. Beda dengan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan pekerja merasa dirugikan lantaran pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contoh kasus Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PT Indobara Bahana karyawannya yang sudah mengabdi selama 11 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir Project Audit Section Head dengan alasan pemutusan hubungan kerja ketidak harmonisan. Perlindungan tenagakerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak harus mendapatkan perlindungan yang layak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu 1. Kajian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Bukan Kesalahan Pekerja dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST ? 2. Apakah jumlah uang pesangon yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan ? Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan bagi kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan untuk mengatahui upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

1.  UEU-Undergraduate-12627-cover.Image.Marked.pdf - 227 KB
2.  UEU-Undergraduate-12627-pengesahan.Image.Marked.pdf - 407 KB
3.  UEU-Undergraduate-12627-pernyataan.Image.Marked.pdf - 407 KB
4.  UEU-Undergraduate-12627-persetujuan.Image.Marked.pdf - 375 KB
5.  UEU-Undergraduate-12627-publikasi.Image.Marked.pdf - 471 KB
6.  UEU-Undergraduate-12627-orisinalitas.Image.Marked.pdf - 453 KB
7.  UEU-Undergraduate-12627-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 324 KB
8.  UEU-Undergraduate-12627-abstrak.Image.Marked.pdf - 323 KB
9.  UEU-Undergraduate-12627-daftar isi.Image.Marked.pdf - 401 KB
10.  UEU-Undergraduate-12627-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 377 KB
11.  UEU-Undergraduate-12627-bab 1.Image.Marked.pdf - 531 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD