GUGATAN HAK CIPTA POTRET (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 262K/PDT.SUS-HKI/2016)

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu karya yang di lindungi adalah Potret. Potret adalah gambar yang dibuat dari perkakas kodak dan sebagainya;foto. Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skripsi ini menganalisa tentang Hak Cipta atas Potret diri seseorang yang dijadikan untuk bahan komersial. Pada putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 salah satu sengketa yang terjadi antara PT Siloam dengan Dr. Arnold yang mana dalam sengketa tersbut terjadi ketika pihak dari PT Siloam mempotret Dr. Arnold untuk tujuan komersil maka Dr. Arnold merasa mengalami kerugian atas hak ekonominya, bahwa pada penelitian ini akan membahas bagaimana kedudukan Dr. Arnold (penggugat) sebagai seseorang yang dianggap sebagai memiliki hak cipta dalam putusan Nomor 262K/Pdt.Sus- HKI/2016 dan bagaimana pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang ditulis secara rinci dalam putusan Nomor 262K/Pdt.Sus- HKI/2016. Bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Dr. Arnold (penggugat) sebagai seserang yang dianggap memiliki hak cipta dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang ditulis secara rinci pada putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Dr. Arnold adalah seseorang yang berhak atas potret tersebut karena pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa harus mendapatkan izin dari seseorang yang bersangkutan jika menggunakan potret untuk iklan komersil, atas kedudukan tersebut Dr. Arnold berhak mendapatkan hak ekonomi, bahwa pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang telah dirinci seharusnya lebih memperhatikan kerugian yang dialami oleh Dr. Arnold sebagai penggugat dan sebagai pemegang hak cipta tersebut. Bahwa saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus mengedukasi masyarakat umum untuk menjelaskan lebih dalam mengenai pelanggaran potret atas diri seseorang yang dialukan untuk tujuan komersil tanpa izin adalah melanngara ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1.  UEU-Undergraduate-15485-cover.Image.Marked.pdf - 181 KB
2.  UEU-Undergraduate-15485-pernyataan.Image.Marked.pdf - 398 KB
3.  UEU-Undergraduate-15485-persetujuan.Image.Marked.pdf - 360 KB
4.  UEU-Undergraduate-15485-pengesahan.Image.Marked.pdf - 381 KB
5.  UEU-Undergraduate-15485-publikasi.Image.Marked.pdf - 893 KB
6.  UEU-Undergraduate-15485-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 385 KB
7.  UEU-Undergraduate-15485-abstrak.Image.Marked.pdf - 244 KB
8.  UEU-Undergraduate-15485-daftar isi.Image.Marked.pdf - 248 KB
9.  UEU-Undergraduate-15485-bab1.Image.Marked.pdf - 515 KB
10.  UEU-Undergraduate-15485-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 318 KB

• PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

• PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA
• GUGATAN HAK CIPTA POTRET (Studi Kasus Putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016)