PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1274 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017)

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting, dengan adanya benda jaminan, debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan memberikan kepastian hukum untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan sebagai contoh Jaminan Hak Tanggungan. Misalnya kasus CV. Timbul Jaya Perkasa dengan para kreditornya. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum jaminan pembebanan hak tanggungan yang nilainya tidak sebanding dengan nilai utang, dan kemungkinan timbulnya sengketa utang dalam proses kepailitan? 2) Bagaimanakah perlakuan terhadap sisa nilai pembebanan hak tanggungan setelah dikurangi jumlah utang pada proses kepailitan dalam Putusan Nomor 1274 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Tanggal 27 November 2017? Penelitian ini menggunakan metodeologi penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analistis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer UU. No. 37 Tahun 2004, KUHPerdata, UU. No. 4 Tahun 1996, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/03/PBI/2017, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Putusan pailit adalah putusan yang mengandung besarnya nilai hak tanggungan dalam menjamin utang kreditur. Kesimpulan: 1) Prinsipnya hukum jaminan tidak mengatur ketentuan besarnya nilai hak tanggungan. Sehingga dimungkinkan pembebanan Hak Tanggungan yang nilainya lebih kecil dari nilai hutang debitor. Namun dengan merujuk pada ketentuan pasal 6 UU Hak Tanggungan bahwa kreditor berhak memperoleh sepenuhnya pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan, maka nilai hak tanggungan handaknya harus sebanding dengan nilai hutang yang dijamin dengan hak tanggungannya. Hal ini sejalan dengann ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 J.o Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/03/PBI/2017; 2) selisih nilai hutang dalam kepailitan dapat menimbulkan sengketa utang; 3) Dengan adanya jaminan kebendaan apabila debitur dinyatakan pailit maka kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminan utang dengan cara menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut, seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang nilainya sebesar nilai hak tanggungannya. Sehingga perlakuan terhadap sisa hutang terhadap sisa utang kurator sesuai daftar piutang tetap, akan menempatkan sisa piutang kreditor pemegang hak tanggungan sebagai piutang kreditor konkuren yang akan memperoleh haknya secara pari pasu prorata parte. Saran: Guna perlindungan kepada kreditor, kepada pemerintah agar memberikan pengaturan dalam Undang- Undang Hak Tanggungan mengenai batas nilai hak tanggungan.

1.  UEU-Undergraduate-12803-cover.Image.Marked.pdf - 276 KB
2.  UEU-Undergraduate-12803-pengesahan.Image.Marked.pdf - 395 KB
3.  UEU-Undergraduate-12803-persetujuan.Image.Marked.pdf - 372 KB
4.  UEU-Undergraduate-12803-pernyataan.Image.Marked.pdf - 397 KB
5.  UEU-Undergraduate-12803-publikasi.Image.Marked.pdf - 479 KB
6.  UEU-Undergraduate-12803-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 486 KB
7.  UEU-Undergraduate-12803-abstrak.Image.Marked.pdf - 346 KB
8.  UEU-Undergraduate-12803-daftar isi.Image.Marked.pdf - 358 KB
9.  UEU-Undergraduate-12803-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 557 KB
10.  UEU-Undergraduate-12803-bab1.Image.Marked.pdf - 610 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD