PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) LEBAK BULUS � BUNDARAN HOTEL INDONESIA PADA JALAN RS. FATMAWATI. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. JUNCTO P

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang � undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan sebidang tanah, dengan melepaskan sebidang tanah milik orang-perorangan atau badan hukum, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah. Penelitian ini membahas dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Upaya penyelesaian sengketa Pengadaan Tanah dalam proyek MRT. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif. Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai Undang-Undang yaitu, Tahap Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang tentang ganti rugi, Konstitusi sebagai sumber Hukum Tertinggi menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dalam Negara hukum tersebut kesamaan dimata hukum diakui. Lembaga Peradilan sebagai Cabang Judicial melaksanakan kewenangan dengan berpegang pada prinsip imparsialitas. Putusan tidak dapat hanya didasarkan pada adanya dasar hukum berupa perundang-undangan yang dijabarkan oleh pasal-pasal semata. Melainkan juga keyakinan hakim berdasarkan kebijaksanaannya.

1.  UEU-Undergraduate-13775-cover.Image.Marked.pdf - 346 KB
2.  UEU-Undergraduate-13775-pernyataan.Image.Marked.pdf - 220 KB
3.  UEU-Undergraduate-13775-pengesahan.Image.Marked.pdf - 244 KB
4.  UEU-Undergraduate-13775-persetujuan.Image.Marked.pdf - 209 KB
5.  UEU-Undergraduate-13775-publikasi.Image.Marked.pdf - 277 KB
6.  UEU-Undergraduate-13775-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 371 KB
7.  UEU-Undergraduate-13775-abstrak.Image.Marked.pdf - 436 KB
8.  UEU-Undergraduate-13775-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 441 KB
9.  UEU-Undergraduate-13775-daftar isi.Image.Marked.pdf - 505 KB
10.  UEU-Undergraduate-13775-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 507 KB
11.  UEU-Undergraduate-13775-bab1.Image.Marked.pdf - 664 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• ANALISA PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD and BEVERAGES YANG TERDAFTAR di BEI PERIODE 2009 � 2011
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS FAKTOR � FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI MINYAK PELUMAS REPSOL ( STUDI KASUS AREA PARKIR MOTOR UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL )
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD