KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN

Keterangan ahli waris merupakan salah satu dokumen yang menjadi referensi atau alat bukti dalam melakukan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris dalam hal peralihan hak atas tanah. Dari keterangan ini akan dapat diketahui siapa saja yang berhak atas warisan atau harta peninggalan pewaris. Keterangan ahli waris di Indonesia sampai saat ini pengaturannya masih plural karena keterangan ahli waris didasarkan pada peraturan yang berbeda berdasarkan golongan penduduk di Indonesia yang bermacam-macam. Prosedur Pendaftaran Peralihan hak melalui pewarisan, syarat untuk peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran haknya dibagi menjadi dua syarat formil dan materiil, Dalam hal terjadinya Perkawinan campuran, yang berwenang untuk memberikan keterangan waris pada peristiwa hukum tersebut melalui putusan pengadilan dalam halnya terjadi sengketa. Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Balai Harta Peninggalan hanya mengeluarkan Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia golongan Timur Asing. Agar WNI yang melakukan perkawinan campuran hendaknya mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang. Surat Keterangan Waris dapat dibuat dibawah tangan dihadapan notaris apabila sedang tidak bersengketa, dan perlu adanya Unifikasi Hukum dalam halnya Surat Keterangan Waris. Balai Harta Peninggalan tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Asing Keturunan Timur Asing. Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan hanya bagi warga negara Indonesia Keturunan Timur Asing sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan hendaknya cermat dan teliti terhadap Substansi Surat Keterangan Waris serta perlu adanya Unifikasi Hukum Surat Keterangan Waris.

1.  UEU-Undergraduate-12811-cover.Image.Marked.pdf - 233 KB
2.  UEU-Undergraduate-12811-pengesahan.Image.Marked.pdf - 363 KB
3.  UEU-Undergraduate-12811-persetujuan.Image.Marked.pdf - 436 KB
4.  UEU-Undergraduate-12811-pernyataan.Image.Marked.pdf - 333 KB
5.  UEU-Undergraduate-12811-publikasi.Image.Marked.pdf - 402 KB
6.  UEU-Undergraduate-12811-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 580 KB
7.  UEU-Undergraduate-12811-abstrak.Image.Marked.pdf - 266 KB
8.  UEU-Undergraduate-12811-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 348 KB
9.  UEU-Undergraduate-12811-bab1.Image.Marked.pdf - 430 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD