ANALISA SANKSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI JEJARING SOSIAL (STUDI PUTUSAN 834/PID.B/2015/PN.JKT.SEL)

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas.Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan.Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan (women trafficking).Terkait dengan masalah dalam hal tersebut, perlu penelitian tentang bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang , dan sanksi yang diberikan kepada tersangka , khususnya terhadap kaum perempuan (womentrafficking) , efektivitas Undang-undang no.21tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan (womentrafficking) . Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (women trafficking) di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan (women trafficking) di Wilayah Indonesia ,metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan kepada teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku. Dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya,yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa simpulan.Hasil dari penelitian inimenguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap sanksi yang diberikan kepada tersangka tindak pidana perdagangan orang , khususnya terhadap kaum perempuan. Kemudian faktor-faktor yang efektivitas Undang-Undang no.21tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan (women trafficking) di indonesia .

1.  UEU-Undergraduate-12785-cover.Image.Marked.pdf - 313 KB
2.  UEU-Undergraduate-12785-pengesahan.Image.Marked.pdf - 516 KB
3.  UEU-Undergraduate-12785-persetujuan.Image.Marked.pdf - 316 KB
4.  UEU-Undergraduate-12785-pernyataan.Image.Marked.pdf - 494 KB
5.  UEU-Undergraduate-12785-publikasi.Image.Marked.pdf - 586 KB
6.  UEU-Undergraduate-12785-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 437 KB
7.  UEU-Undergraduate-12785-abstrak.Image.Marked.pdf - 307 KB
8.  UEU-Undergraduate-12785-daftar isi.Image.Marked.pdf - 316 KB
9.  UEU-Undergraduate-12785-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 389 KB
10.  UEU-Undergraduate-12785-bab1.Image.Marked.pdf - 463 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD