ANALISA YURIDIS PRAKTIK PENIPUAN BISNIS PERMAINAN UANG BERKEDOK BISNIS INVESTASI DENGAN SISTEM PEMASARAN BERJENJANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)

Praktik Money Game yang selanjutnya dalam Bahasa Indonesia disebut Praktik Permainan Uang merupakan praktik ilegal. Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan dari Multi Level Marketing yang disebut Pemasaran Berjenjang yang legalitasnya sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung atau Direct Selling serta perubahannya yaitu Permendag No. 47/M- DAG/9/2009. Munculnya produk hukum inipun ternyata tidak mampu mengurangi dan menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik permainan uang dalam transaksi perdagangan berbasis pemasaran berjenjang. Proses penegakan hukum positif dalam bentuk preventif terhadap transaksi perdagangan berbasis pemasaran berjenjang ini mulai menunjukkan hasil positif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaanya Undang-Undang ini pun masih jauh dari kata sempurna, karena masih menimbulkan multi tafsir terutama pada pasal perdagangan pemasaran berjenjang, dan juga bila dibandingkan dengan penerapan hukum di negara lain, sanksi dari berlakunya Undang-Undang ini masih dirasa terlalu ringan, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku permainan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan permainan uang oleh praktik bisnis berkedok pemasaran berjenjang dan untuk mengetahui apakah sanksi hukuman terhadap pelaku permainan uang sudah mewujudkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, dengan studi kasus Putusan nomor 360/PID.B/2017/PN.Jkt.Brt dengan terdakwa Fili Muttaqien dalam kasus penipuan permainan uang berkedok bisnis investasi dengan sistem pemasaran berjenjang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (library research). Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

1.  UEU-Undergraduate-12822-cover.Image.Marked.pdf - 255 KB
2.  UEU-Undergraduate-12822-pengesahan.Image.Marked.pdf - 638 KB
3.  UEU-Undergraduate-12822-persetujuan.Image.Marked.pdf - 595 KB
4.  UEU-Undergraduate-12822-pernyataan.Image.Marked.pdf - 603 KB
5.  UEU-Undergraduate-12822-publikasi.Image.Marked.pdf - 630 KB
6.  UEU-Undergraduate-12822-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 205 KB
7.  UEU-Undergraduate-12822-abstrak.Image.Marked.pdf - 229 KB
8.  UEU-Undergraduate-12822-daftar isi.Image.Marked.pdf - 266 KB
9.  UEU-Undergraduate-12822-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 239 KB
10.  UEU-Undergraduate-12822-lampiran.Image.Marked.pdf - 423 KB
11.  UEU-Undergraduate-12822-bab 1.Image.Marked.pdf - 325 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD