PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257K/PDT.SUS-BPSK/2019)

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha seringkali menimbulkan sengketa akibat kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian Sengketa Konsumen sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu di dalam pengadilan atau diluar pengadilan. Penulis tertarik untuk membahas mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019) dikarenakan Permasalahan yang terjadi adalah konsumen yang melakukan pemesanan 1 (satu) unit rumah telah melaksanakan kewajibannya namun hingga jangka waktu yang ditentukan hak atas pembangunan rumah yang dipesan tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Akhirnya konsumen melakukan pengaduan ke BPSK. Dalam putusannya, BPSK mengabulkan permohonan konsumen. Namun banding dan kasasi atas putusan BPSK yang diajukan oleh pelaku usaha membatalkan putusan BPSK karena BPSK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tersebut karena dalam kontrak/perjanjian yang dibuat para pihak disepakati 3 apabila timbul sengketa maka akan diselesaikan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penulis tertarik untuk melakukan studi kasus tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait tidak dipenuhinya barang yang telah dijanjikan. Metode yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk memutus sengketa konsumen antara Konsumen Lambok Budiman Hutagalung dengan Pelaku Usaha PT. Grha Kirana Garden namun karena dalam perjanjian antara kedua belah pihak telah disebutkan tentang pilihan forum (choice of forum) yaitu melalui Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa maka putusan BPSK dibatalkan karena dianggap tidak memiliki kewenangan mengadili dan memutus sengketa dan konsumen dapat menuntut kerugian yang dideritanya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan hal ini tidak melanggar prinsip Ne Bis In Idem.

1.  UEU-Undergraduate-17435-cover.Image.Marked.pdf - 361 KB
2.  UEU-Undergraduate-17435-pengesahan.Image.Marked.pdf - 930 KB
3.  UEU-Undergraduate-17435-publikasi.Image.Marked.pdf - 986 KB
4.  UEU-Undergraduate-17435-persetujuan.Image.Marked.pdf - 875 KB
5.  UEU-Undergraduate-17435-pernyataan.Image.Marked.pdf - 920 KB
6.  UEU-Undergraduate-17435-abstrak.Image.Marked.pdf - 481 KB
7.  UEU-Undergraduate-17435-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 578 KB
8.  UEU-Undergraduate-17435-daftar isi.Image.Marked.pdf - 580 KB
9.  UEU-Undergraduate-17435-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 614 KB
10.  UEU-Undergraduate-17435-bab1.Image.Marked.pdf - 720 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA