PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DALAM NEGARA HUKUM (STUDI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 55/PUU-XVII/2019).

Dalam perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau �Rechtsstaat� yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, �Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemilu serentak digelar pada 17 April 2019 menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya ratusan petugas. Penelitian ini membahas dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Pemilihan Umum serentak tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif. Pemilu serentak lima kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Asas Pemilu dalam Pasal 22E (1) UUD 1945 dipenuhi secara kumulatif dalam mendesain sistem Pemilu. menyelenggarakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua sampai tiga tahun kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur dan bupati/walikota anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

1.  UEU-Undergraduate-19588-COVER.Image.Marked.pdf - 307 KB
2.  UEU-Undergraduate-19588-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 324 KB
3.  UEU-Undergraduate-19588-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 559 KB
4.  UEU-Undergraduate-19588-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 282 KB
5.  UEU-Undergraduate-19588-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 299 KB
6.  UEU-Undergraduate-19588-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 390 KB
7.  UEU-Undergraduate-19588-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 405 KB
8.  UEU-Undergraduate-19588-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 304 KB
9.  UEU-Undergraduate-19588-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 425 KB
10.  UEU-Undergraduate-19588-BAB1.Image.Marked.pdf - 567 KB

• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• Analisa Yuridis putusan mahkamah konstitusi pembubaran BP migas
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSISTENSI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI