"PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN PEMBAKARAN MENURUT UNDANG � UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG � UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 111/ PID-SUS-LH/2016/PN.DUM DENGAN PUTUSA

Prinsip lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang artinya dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun lainnya harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam mencapai kesejahteraan, Indonesia juga mengatur kesejahteraan di bidang perkebunan dalam upaya agar mengatur masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan. Maka, Pemerintah membuat suatu Peraturan yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rumusan Masalah dalam skripsi ini ialah: 1) Bagaimana pembukaan lahan perkebunan menurut Undang � Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan? 2) Bagaimana akibat hukum pembukaan lahan yang di dahului dengan pembakaran menurut Undang � undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang � undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Perbandingan Putusan Nomor Putusan Nomor 111/Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dengan Putusan Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Rgt)? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Dan sumber data tersier berupa buku, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat problematika dalam proses pembukaan lahan dengan cara dibakar dan hukuman bagi pelaku pembakaran lahan belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut Undang � Undang No.32 Tahun 2009 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf h �setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar�. Akan tetapi di ayat 2 memberikan kelonggaran/diskresi bagi orang yang ingin membuka lahan dengan cara dibakar dan harus memperhatikan kearifan lokal. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat 2 �Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya�. Mengenai kasus pada Putusan Nomor Putusan Nomor 111/Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dapat disimpulkan bahwa Basuki dengan sengaja membakar lahan untuk ditanami dengan cabe dan selain itu juga area yang terbakar melebih 2 hektare. Pelaksanaan dalam proses pembukaan lahan sesuai dengan Undang � undang Perkebunan dan Undang � Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan tidak membakar belum berjalan dengan semestinya maka dari itu agar lebih mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan membangun perkebunan yang berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan ataupun tidak melakukan pencemaran lingkungan dengan proses pembakaran yang dilarang.

1.  UEU-Undergraduate-17449-cover.Image.Marked.pdf - 293 KB
2.  UEU-Undergraduate-17449-pengesahan.Image.Marked.pdf - 491 KB
3.  UEU-Undergraduate-17449-publikasi.Image.Marked.pdf - 600 KB
4.  UEU-Undergraduate-17449-persetujuan.Image.Marked.pdf - 398 KB
5.  UEU-Undergraduate-17449-pernyataan.Image.Marked.pdf - 471 KB
6.  UEU-Undergraduate-17449-abstrak.Image.Marked.pdf - 416 KB
7.  UEU-Undergraduate-17449-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 490 KB
8.  UEU-Undergraduate-17449-daftar isi.Image.Marked.pdf - 500 KB
9.  UEU-Undergraduate-17449-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 543 KB
10.  UEU-Undergraduate-17449-bab1.Image.Marked.pdf - 517 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA