KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PIALANG BERJANGKA (STUDI KASUS BANDING NOMOR 157 B/PDT.SUS-ARBT/2017)

Tingginya potensi keuntungan dari perdagangan berjangka komoditi menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor. Akan tetapi, tingginya potensi keuntungan tentu saja diiringi dengan potensi kerugian yang juga besar. Hal inilah yang harus dijelaskan oleh para pialang berjangka kepada nasabahnya untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari, seperti yang terjadi pada kasus banding nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 antara Hasim (Pemohon Banding) dengan PT Solid Gold Berjangka (Termohon Banding) yang menjadi topik penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut serta untuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi dana yang mereka masukan ke dalam perusahaan pialang berjangka sehingga tidak terjadi permasalahan serupa di masa yang akan datang. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Selain mendapatkan informasi dari bahan hukum primer dan sekunder, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait pelaksanaan transaksi trading gold dalam perdagangan berjangka oleh perusahaan pialang berjangka. Penulis menggunakan proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan banding nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 yang membatalkan putusan BAKTI Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015, didasarkan pada bukti sah bahwa putusan BAKTI tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Selain itu pemohon banding juga tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional. Adapun langkah yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi dana yang dimasukkan ke perusahaan pialang berjangka adalah memahami terlebih dahulu peraturan-peraturan yang berlaku maupun cara transaksi dalam Perdagangan Berjangka, lebih teliti dengan dokumen-dokumen yang diisi dan ditandatangani saat akan bergabung menjadi Nasabah Perdagangan Berjangka, tidak mudah terpengaruh dengan teknik marketing, melakukan transaksi sendiri dalam Transaksi Perdagangan Berjangka (tidak memberikan user id dan password ke pialang berjangka), dan memahami bahwa pada dasarnya kerugian dalam transaksi Perdagangan Berjangka hanya akan dialami oleh Nasabah itu sendiri sebagai pemilik dana, sedangkan perusahaan berjangka tetap akan mendapatkan fee transaksi walaupun transaksi tersebut menimbulkan kerugian untuk Nasabah.

1.  UEU-Undergraduate-17452-cover.Image.Marked.pdf - 134 KB
2.  UEU-Undergraduate-17452-pengesahan.Image.Marked.pdf - 251 KB
3.  UEU-Undergraduate-17452-publikasi.Image.Marked.pdf - 313 KB
4.  UEU-Undergraduate-17452-persetujuan.Image.Marked.pdf - 225 KB
5.  UEU-Undergraduate-17452-pernyataan.Image.Marked.pdf - 247 KB
6.  UEU-Undergraduate-17452-abstrak.Image.Marked.pdf - 133 KB
7.  UEU-Undergraduate-17452-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 135 KB
8.  UEU-Undergraduate-17452-daftar isi.Image.Marked.pdf - 420 KB
9.  UEU-Undergraduate-17452-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 322 KB
10.  UEU-Undergraduate-17452-bab1.Image.Marked.pdf - 559 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI