ASPEK NORMATIF PENANGGULANGAN PENURUNAN KUALITAS UDARA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Penelitian ini dilatar belakangi perihal kondisi polusi udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. PP 41 Tahun 1999 merupakan Peraturan Pemerintah yang mendasari tentang pencemaran udara di Indonesia. PP ini merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam implementasinya untuk Provinsi DKI Jakarta, terbitlah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 yang mengatur tentang ketentuan khusus pengendalian pencemaran udara untuk Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dari sisi normatif peraturan pengendalian pencemaran udara tersebut untuk Provinsi DKI Jakarta, dan melihat pelaksanaan dan pengaturan penanggulangan penurunan kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun kesimpulan yang ditarik oleh penulis adalah kualitas udara merupakan hal yang penting bagi kehidupan, sehingga sudah sepatutnya Peraturan-peraturan terkait pengendalian pencemaran udara dapat dilaksanakan secara konkrit dan nyata untuk memenuhi tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut dimana dalam kondisi sekarang, peraturan terkait pengendalian pencemaran udara masih dapat ditingkatkan untuk lebih menunjang dalam penerapannya dilapangan. Hal hal yang disarankan oleh penulis adalah pengkajian ulang PP 41/1999 untuk menyesuaikan perkembangan jaman, pengkajian ulang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3/2013 terkait sanksi pembakaran sampah, Pengkajian secara berkala terkait baku mutu udara nasional dan regional Penambahan alat pengukur polusi udara di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Industri dan Pembangkit Listrik sepatutnya dibangun jauh dari daerah perkotaan bukan didalam perkotaan dan menambah pengawasan pelaksanaan Uji Emisi untuk Provinsi DKI Jakarta agar mencakup seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi.

1.  UEU-Undergraduate-17397-Cover.pdf - 133 KB
2.  UEU-Undergraduate-17397-Lembar Pengesahan.pdf - 1342 KB
3.  UEU-Undergraduate-17397-Lembar Persetujuan.pdf - 1288 KB
4.  UEU-Undergraduate-17397-Pernyataan Keaslian.pdf - 1425 KB
5.  UEU-Undergraduate-17397-pernyataan publikasi.pdf - 360 KB
6.  UEU-Undergraduate-17397-abstrak.pdf - 118 KB
7.  UEU-Undergraduate-17397-kata pengantar.pdf - 233 KB
8.  UEU-Undergraduate-17397-daftar isi.pdf - 122 KB
9.  UEU-Undergraduate-17397-bab1.pdf - 228 KB
10.  UEU-Undergraduate-17397-daftar pustaka.pdf - 126 KB

• PROSES YANG DILAKUKAN UNTUK TEGAKNYA NORMA-NORMA HUKUM PAILITDALAM KASUS KEPAILITAN ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULERDAN PT PRIMA JAYA INFORMATIKA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG YANG BERIMPLIKASI KEPADA LINGKUNGAN HIDUP
• ASPEK NORMATIF PENANGGULANGAN PENURUNAN KUALITAS UDARA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• MEMAKNAI HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW