TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERZINAHAN YANG DILAKUKAN DILUAR PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)

Mahkamah Konstitusi (sering disebut MK) tidak lepas dari yurisdiksi judicial review. Sistem tinjauan undang-undang adalah cara bagi negara hukum modern untuk mengontrol dan menyeimbangkan (memeriksa dan menyeimbangkan) kekuasaan pembuat undang-undang yang sewenang-wenang. Kewenangan MK sendiri untuk melakukan uji materi sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan negara modern yang bertumpu pada rule of law, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (protection of basic rights). Melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 (Uji Materi Pasal Kesusilaan dalam KUHP). Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP perihal perzinahan. dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam lagi tetang apa itu perzinahan dan memperluas cangkupan arti perzinahan dengan menggunakan metode penelitan hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dan juga membahas yaitu bagaimana tindak pidana perzinahan hubungan diluar perkawinan berdasarkan hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia dan dan bagaimana cara penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-XIV/2016 tentang perzinahan diluar perkawinan dalam prakteknya. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder. Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kedudukannya sebagai negative legislator yang hanya sebagai penguji norma peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma dalam undang-undang konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma dalam undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang. Putusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum, Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinnjau kembali.

1.  UEU-Undergraduate-22563-Cover.Image.Marked.pdf - 209 KB
2.  UEU-Undergraduate-22563-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 241 KB
3.  UEU-Undergraduate-22563-Halaman Publikasi.Image.Marked.pdf - 240 KB
4.  UEU-Undergraduate-22563-Halaman Keaslian.Image.Marked.pdf - 200 KB
5.  UEU-Undergraduate-22563-Abstrak.Image.Marked.pdf - 203 KB
6.  UEU-Undergraduate-22563-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 288 KB
7.  UEU-Undergraduate-22563-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 201 KB
8.  UEU-Undergraduate-22563-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 222 KB
9.  UEU-Undergraduate-22563-Bab1.Image.Marked.pdf - 288 KB

• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• Analisa Yuridis putusan mahkamah konstitusi pembubaran BP migas
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSISTENSI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
• Kajian Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016