PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 95/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR TANGGAL 2 APRIL 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Ketenagalistrikan terhadap putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020. Kajiannya dilatarbelakangi oleh putusan nomor : 95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020, terdakwa Teguh alias Tagor dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 4 bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 5000. Padahal tindak pidana ini termasuk dalam kategori penyertaan tindak pidana yang dimana secara pertanggungjawaban pidana terdakwa Teguh alis Tagor dapat dibebaskan dari hukuman pidana, akan tetapi dalam putusannya bertolak belakang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ketenagalistrikan, (2) untuk mengatahui apakah putusan no : 95/pid.sus/2020/pn.jkt.utr tanggal 2 april 2020 sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana tentang penyertaan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh pada analisis normanorma hukum dan asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan no. 95/pid.sus/2020/pn.jkt.utr tanggal 2 april 2020 tentang penyertaan tindak pidana ketenagalistrikan, kemudian untuk sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis yang disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif hasil penelitian hukum ini menunjukan Pertama, bahwa menganut pada teori pertanggungjawaban pidana perihal yang diterima oleh terdakwa belum sesuai pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikolerasikan pada teori penyertaan tindak pidana. Kedua, bahwa pertimbangan putusan hukum yang dilakukan hakim pengadilan Jakarta utara dalam penyertaan pembantuan tindak pidana terhadap terdakwa tidak sesuai karena klasifikasi pelaku yaitu mereka yang menyuruh melakukan adalah pelaku yang menyuruh orang lain untuk menjalankan atau melaksanakan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 55 dan pasal 60, terdakwa tidak dapat dipidana atau dibebaskan.

1.  UEU-Undergraduate-22573-COVER.Image.Marked.pdf - 295 KB
2.  UEU-Undergraduate-22573-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 393 KB
3.  UEU-Undergraduate-22573-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 371 KB
4.  UEU-Undergraduate-22573-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 359 KB
5.  UEU-Undergraduate-22573-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 309 KB
6.  UEU-Undergraduate-22573-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 226 KB
7.  UEU-Undergraduate-22573-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 522 KB
8.  UEU-Undergraduate-22573-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 219 KB
9.  UEU-Undergraduate-22573-BAB1.pdf - 583 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL