PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT (LC) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM (NOMOR 191/PDT.G/2012/PN.BTM TANGGAL 14 JULI 2014)

Transaksi Ekspor-Impor menggunakan Letter Of Credit hakikatnya dipilih oleh pelaku usaha karena dianggap memberikan jaminan keamanan bagi para pihak. Letter of Credit seharusnya menjamin transaksi Ekspor-Impor. justru dalam perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dalam hal ini PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd membeli Marine Steel kepada PT.Ventura Technology Indonesia yang pembayarannya melalui Letter of Credit, namun PT.Ventura Technology Indonesia tidak mengrimkan Marine Steel kepada PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd dan mencairkan Letter of Credit dengan cara membuat Delivery Order Fiktif, dalam hal ini UOB Singapore sebagai Bank Penerbit dan Bank UOB Batam. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) apakah mekanisme dan proses jual beli Marine Steel Plate dengan sistem pembayaran L/C dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm melawan hukum? dan 2) bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Eksekusi Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm yang telah berkekuatan hukum tetap.Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata, HIR, dan UCP 600, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perbuatan Tergugat I tidak mengirimkan Marine Steel namun mencairkan Letter Of Credit melalui Tergugat II dengan melawan hukum mengakibatkan PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd mengalami kerugian. Kesimpulan : 1) bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. 2) Bahwa pelaksanaan Putusan Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 dilakukan melalui permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batam (eksekusi) karena atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan serta merta yang diputus oleh Majelis Hakim tidak mempunyai arti lagi. Dengan putusan yang telah mempunyai kekeuatan hukum tetap, maka setelah PT.Ventura Technology Indonesia sebagai Tergugat I tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan harus dilakukan dengan prosedur eksekusi (aanmaning, sita eksekusi dan eksekusi pembayaran sejumlah uang (lelang). Saran : 1) kepada lembaga perbankan untuk lebih mengawasi proses transaksi Letter Of Credit dengan membuat Tim Investigasi untuk mengawasi Bank agar tidak mengubah jenis Letter Of Credit secara sepihak; 2) kepada International Chamber of Commerce agar menambahkan aturan tentang penipuan dalam UCP 600.

1.  UEU-Undergraduate-17782-COVER.Image.Marked.pdf - 308 KB
2.  UEU-Undergraduate-17782-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 248 KB
3.  UEU-Undergraduate-17782-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 272 KB
4.  UEU-Undergraduate-17782-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 222 KB
5.  UEU-Undergraduate-17782-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 231 KB
6.  UEU-Undergraduate-17782-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 196 KB
7.  UEU-Undergraduate-17782-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 330 KB
8.  UEU-Undergraduate-17782-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 236 KB
9.  UEU-Undergraduate-17782-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 287 KB
10.  UEU-Undergraduate-17782-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 942 KB
11.  UEU-Undergraduate-17782-BABI.Image.Marked.pdf - 673 KB

• PERMASALAHAN AKUNTANSI YANG TIMBUL DALAM PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG PADA PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI