PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT)

Pengajuan alat bukti yang diajukan sebelum tahap jawab menjawab, antara lain tahap replik dan duplik yang dilaksanakan dalam rangka dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara perdata. Sebagaimana diketahui, bahwa pada menurut pasal 135 H.I.R pengajuan alat alat bukti yang termasuk dalam tahap pembuktian hanya dapat dilaksanakan setelah hakim mendengar kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap dimana hakim dapat mendengar dalil-dalil kedua belah pihak adalah tahap jawab menjawab yang terdiri dari tahap jawab dari pihak tergugat, replik, dan duplik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengajuan alat bukti yang dilaksanakan sebelum tahap jawab menjawab hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat permasalahan mengenai kewenangan mengadili secara absolute atau kompetenmsi absolute dari pengadilan. Berkaitan dengan prosedur pengajuan alat bukti sebelum tahap jawab menjawab ini, pada dasarnya sama dengan pengajuan alat bukti atau tahap pembuktian yang dilaksanakan setelah tahap jawab menjawab selesai. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan tersendiri yang menjelaskan atau menerangkan mengenai tahap pembuktian yang dilaksanakan sebelum tahap jawab menjawab selesai, yang nantinya dapat digunakan hakim dalam membuat putusan sela.

1.  UEU-Undergraduate-427-COVER.pdf - 45 KB
2.  UEU-Undergraduate-427-ABSTRAK.pdf - 8 KB
3.  UEU-Undergraduate-427-LEMBAR PENGESAHAAN.pdf - 1400 KB
4.  UEU-Undergraduate-427-PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 1265 KB
5.  UEU-Undergraduate-427-PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf - 1196 KB
6.  UEU-Undergraduate-427-KATA PENGANTAR.pdf - 40 KB
7.  UEU-Undergraduate-427-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
8.  UEU-Undergraduate-427-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 31 KB
9.  UEU-Undergraduate-427-BABI.pdf - 176 KB

• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)