PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA TANGERANG SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN

Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan suatu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem, maka akan didukung dengan unsur perundang-undangan (unsur substansial) dan unsur kelembagaan (unsur struktual) meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang harus bekerja secara terpadu. untuk mencapai tujuan pembinaan terhadap narapidana menurut sistem pemasyarakatan salah satu upaya untuk menempuhnya adalah melalui proses integrasi yakni dengan pembebasan bersyarat, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu pelaksanaan Pembebasan bersyarat di LP Klas IIA Wanita tangerang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dan sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembebasan bersyarat dapat diberikan terhadap narapidana yang masa hukumannya diatas 1 (satu) tahun dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan serta telah memenuhi persyaratan subtantif dan administratif maka narapidana tersebut dapat diusulkan pembebasan bersyarat (PB). Tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu Narapidana tersebut sudah tidak mempunyai keluarga untuk menjamin dan apabila masih mempunyai keluarga, kebanyakan mereka tidak mau menjamin dan juga terkadang ada Lurah atau RT yang tidak mau memberikan surat keterangan domisili bagi narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Ini terjadi karena Lurah atau RT tersebut tidak ingin ada bekas narapidana tinggal diwilayahnya karena takut membawa dampak buruk terhadap masyarakat diwilayah tersebut. Beberapa hal yang yang perlu diperhatikan yaitu tertuang dalam bentuk saran yaitu Perlunya pemberitahuan berupa surat pengantar yang berisi tentang perubahan perilaku narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan ke pihak Kelurahan, RT dan RW, sehingga mempermudah pihak yang terkait dalam proses pembebasan bersyarat dan perlunya diadakan penerangan tentang pembebasan bersyarat, agar masyarakat dapat mengerti dan memahami arti pembinaan dimaksud sehingga proses reintegrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

1.  UEU-Undergraduate-4125-cover1_pdf febriyanto jadi.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-4125-pernyatanpersetujuanpengesahan1_pdf febriyanto jadi.pdf - 23 KB
3.  UEU-Undergraduate-4125-abstrak1_pdf febriyanto jadi.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-4125-pengantar1_pdf febriyanto jadi.pdf - 12 KB
5.  UEU-Undergraduate-4125-daftarisi1_pdf febriyanto jadi.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-4125-daftarpustaka1_pdf febriyanto jadi.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-4125-lampiran 1_pdf febriyanto jadi.pdf - 8583 KB
8.  UEU-Undergraduate-4125-bab1.pdf - 53 KB

• PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA TANGERANG SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN