TINJAUAN YURIDIS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP TERPIDANA PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pengobatan/ terapi untuk memberikan kesembuhan/ pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Yang dimana tujuan dari rehabilitasi ini bisa memberikan kepada si pecandu agar kembali dalam kondisi yang sehat, yang meliputi sehat jasmani atau fisik (biologik), jiwa (psikologik), sosial (adaptasi), dan rohani atau keimanan (spiritual). Rehabilitasi yang ada terdiri dari rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan tujuan rehabilitasi lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya. Penekanan rehabilitasi sebagai pemidanaan ditekankan pada perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) daripada pemberian hukuman. Sehingga kedudukan rehabilitasi sangat peting dalam suatu pemidanaan sebagai pengganti hukuman yang diberikan oleh hakim. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada asumsi bahwa korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 dan Pasal 103. Selain hal itu kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

1.  UEU-Undergraduate-4928-ABSTRAK1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 6 KB
2.  UEU-Undergraduate-4928-COVER1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 22 KB
3.  UEU-Undergraduate-4928-DAFTARISI1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 6 KB
4.  UEU-Undergraduate-4928-DAFTARPUSTAKA1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 10 KB
5.  UEU-Undergraduate-4928-KATAPENGANTAR1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 9 KB
6.  UEU-Undergraduate-4928-LEMBARPENGESAHAN1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 9 KB
7.  UEU-Undergraduate-4928-LEMBARPERNYATAAN1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 9 KB
8.  UEU-Undergraduate-4928-LEMBARPERSETUJUAN1_UMIAFIFAH-2007-41-059jadi.pdf - 9 KB

• PENERAPAN ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 167-K/PM II-08/AD/VI/2011/ PENGADILAN MILITER JAKARTA TIM

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010