TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DALAM BENTUK PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 1098/PID.B/2006/PN.JKT.PST.)

Tindak Pidana Pembobolan rekening Nasabah Bank Tabungan Negara merupakan Tindak Pidana yang menimbulkan kerugian Negara sebesar kurang lebih 8 (delapan) milyar rupiah dan melanggar ketentuan Undang-undang yakni Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta melibatkan pegawai bank dalam prosesnya. Terdakwa di dalam Kasus ini adalah Benny Mamu, di dakwa sebagai pelaku peserta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan data sekunder dan data primer. Permasalahan adalah bagaimanakah kedudukan pelaku kejahatan pembobolan Bank dalam KUHP & UU Perbankan serta bagaimana pertanggung jawaban pelaku penyertaan & bagaimana gabungan tindak pidana dalam UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan analisis pembahasan yang didapat di dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah BTN adalah telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, serta bentuk Penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa Benny Mamu adalah medeplegen/ turut serta sesuai dengan perumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan bentuk gabungan tindak pidananya adalah perbuatan berlanjut sesuai dengan perumusan Pasal 64 KUHP. Tindak pidana perbankan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank. Tindakan ini harus diminimalisir untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank, sehingga kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dilakukan Bank dengan baik. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Bank BTN mengakui adanya kepalsuan data yang digunakan saat penarikan uang di Bank BTN Harmoni tanggal 7 Oktober 2005 yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Oleh karena penarikan uang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan Buku Tabungan dan KTP palsu, dengan demikian transaksi yang terjadi tanggal 7 Oktober 2005 adalah palsu sehingga terbukti adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana �turut melakukan dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank�.Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

1.  UEU-Undergraduate-4210-cover.pdf - 56 KB
2.  UEU-Undergraduate-4210-abstrak.pdf - 125 KB
3.  UEU-Undergraduate-4210-daftarisi.pdf - 14 KB
4.  UEU-Undergraduate-4210-daftarpustaka.pdf - 9 KB
5.  UEU-Undergraduate-4210-katapengantar.pdf - 131 KB
6.  UEU-Undergraduate-4210-pengesahan.pdf - 220 KB
7.  UEU-Undergraduate-4210-pernyataankeaslian.pdf - 90 KB
8.  UEU-Undergraduate-4210-persetujuan.pdf - 192 KB
9.  UEU-Undergraduate-4210-bab1.pdf - 365 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DALAM BENTUK PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst.)