ANALISA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015

Di dalam penegakan Hukum Pidana, seringkali terjadi pihak penegak hukum melakukan kesalahan dalam menegakan hukum pidana. Kesalahan tersebut merupakan kesesatan hukum di dalam hukum pidana. Adapun salah satu dari Kesesatan Hukum tersebut yaitu terjadinya salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana namun pada akhirnya tidak terbukti bersalah. Kesalahan penangkapan ini tentu memberi kerugian baik secara materiil ataupun immaterial terhadap orang yang diduga tersangka tersebut. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus akan kesalahan atas penerapan penegakan hukum baik itu karena salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana (error in persona) ataupun karena kesalahan penerapan hukum (rechtsdwaling). Kesesatan hukum ini cukup sering terjadi, hal inilah yang mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturannya terkait pembayaran ganti rugi terhadap korban dari kesesatan hukum yang menimpanya. Ganti rugi tersebut merupakan hak bagi korban atas kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Di dalam penelitian ini penulis berfokus pada Analisa Pembayaran Ganti Rugi Kepada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisa terkait mekanisme permintaan ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, serta permasalahan hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap akibat dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui korban, yang mana prosedur tersebut tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah tetapi juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.


Alt. Description

In criminal law enforcement, law enforcement oftentimes makes mistake in enforcing the criminal law. That error implementation is law perversion in criminal justice system. As for one of the law perversion such as wrongful arrest of a person suspected of committing a criminal act but in the end not being proven guilty. This wrongful arrest certainly resulted in immaterial or material losses to the person suspected of being the suspect. The Indonesian government pays special attention to errors in the application of law enforcement, whether due to wrongful arrests of people suspected of committing criminal acts (error in persona) or due to errors in law application (rechtsdwaling). This legal error occurs quite often, this is what prompted the Government to issue regulations regarding the payment of compensation to victims of legal errors that befell them. The compensation is the right of the victim for mistakes made by law enforcement. In this study, the author focuses on The Implementation of Compensation Payments Analysis to Victims of Wrongful Arrests Regarding on Government Regulation Number 92 of 2015. This research is a normative study that aims to analyse the mechanism for requesting compensation for victims of wrongful arrests whose cases have been decided by the Court and have legal force. and legal problems that occur in the implementation of compensation payments to victims of wrongful arrests whose cases have been decided by the Court and have permanent legal force. Through this study, the authors found that there are procedures that must be passed by victims, which are not only regulated in Government Regulations but also regulated by Minister of Finance Regulations.

1.  UEU-Article-21848-5_0798.pdf - 411 KB