ANALISIS HUKUM TERHADAP MASALAH DWIKEWARGANEGARAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Masalah Kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang menarik, mengingat Undang-undang No.62 Tahun 1958 banyak menimbulkan polemic dan kontraversi diantaranya masalah status dwikewarganegaraan dan Surat bukti Kewarganegaraan. Lebih lanjut Undang-undang No.62 Tahun 1958 Tentang kewarganegaraan telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 2006 Tentang kewarganegaraan. penulis tertarik untuk membahas pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dwikewarganegaraan dalam Undang-undang No.62 tahun 1985 Tentang Kewarganearaan dengan Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan masalahan status dwikewarganegaraan dan kedudukan surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai bukti dokumen Kewarganegaraan Indonesia dari WNA menjadi WNI menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu berpegangan teguh pada norma atau menurut kaidah yang berlaku dan penelitian keperpustakaan yaitu yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan maupun segala jenis buku. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya dwikewarganegaraan. Namun demikian dalam ketentuan pasal 5 Undangundang No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dimungkinkan untuk kepentingan anak-anak dibawah umur yang lahir dari orang tua yang memiliki perbedaan kewarganegaraan atas status kewarganegaraan ganda hingga mereka mencapai usia 18 tahun dan sampai kewarganegaraan tunggal berlaku baginya. SBKRI menurut ketentuan Peraturan Penutup Pasal IV Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan digunakan jika warganegara perlu membuktikan bahwa ia warga negara indonesia. Dalam ketentuan pasal tersebut sebenarnya SBKRI bukanlah dokumen wajib yang harus dimiliki dari seorang warga negara, hal ini di tegaskan kembali dalam undang-undang No. 4 tahun 1969 tentang persetujuan perjanjian antara Republik Rakyat Indonesia dan Republik Rakyat Cina dan keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 tentang bukti kerganegaraan Indonesia khususnya pasal 4 ayat 2 menegaskan tentang tentang tidak perlunya SBKRI bagi WNI yang telah memiliki KTP, Kartu Keluarga atau Akte. Sementara dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan khususnya pasal 2 mempertegas tidak ada pembedaan warga Negara Indonesia baik berasal dari orang-orang bangsa Indonesia asli maupun orang-orang bangsa lain yang di sahkan dalam undang-undang sebagai warga negara, dengan demikian SKBRI tidak diperlukan lagi.

1.  UEU-Undergraduate-4911-ABSTRAK1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 8 KB
2.  UEU-Undergraduate-4911-COVER1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 13 KB
3.  UEU-Undergraduate-4911-DAFTARISI1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 9 KB
4.  UEU-Undergraduate-4911-DAFTARPUSTAKA1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 9 KB
5.  UEU-Undergraduate-4911-KATAPENGANTAR1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 9 KB
6.  UEU-Undergraduate-4911-LEMBARPENGESAHAN1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 17 KB
7.  UEU-Undergraduate-4911-LEMBARPERNYATAAN1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 17 KB
8.  UEU-Undergraduate-4911-LEMBARPERSETUJUAN1_RendyPermana(2006-41-054).pdf - 17 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010