ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI

Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Kabupaten Bekasi (Dibimbing oleh Deddy S Bratakusumah, Ph. D.) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi salah satu tujuannya adalah agar daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, tapi faktanya jumlah investasi di Kab. Bekasi mengalami tren yang naik turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Metodologi analisa data menggunakan uji regresi berganda dengan variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai variabel independen dan variabel iklim investasi sebagai variabel dependen. Hasil dan pembahasan analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara bersama-sama maupun secara individu masing-masing berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif. Variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik sangat berpengaruh karena indikator variabel reformasi birokrasi yaitu pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (networking) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Sedangkan variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik.

1.  UEU-Master-2535-T000000582.pdf - 1513 KB

• ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI
• IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN
• DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI BANTEN
• PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MAPP) DI SEKTOR PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
• STATUS PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
• OVERVIEW OF VILLAGE FUND ALLOCATION BY NUMBER OF VILLAGES
• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ALAT KESEHATAN