ANALISIS PUTUSAN PHI NO. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST TENTANG PEMBATALAN PKB PT PLN (PERSERO) TAHUN 2010-2012

Hubungan industrial menurut Undang‐Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai �Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai‐nilai Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang‐Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dibuat dengan tujuan agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, dalam melaksanakan hubungan industrial, Pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha Oleh karena itu agar terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha perlu adanya suatu perjanjian kerja diantara keduanya, dimana perumusan perjanjian tersebut menetapkan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha secara musyawarah antara kedua belah pihak. Ada banyak kasus tentang perselisihan hubungan industrial yang tentunya disebabkan tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, salah satunya adalah kasus hubungan industrial yang terjadi di PT PLN (Persero) yang telah mendapat putusan inkracht pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis hal tersebut dengan judul �Analisis Putusan PHI No. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST tentang Pembatalan PKB PT PLN (Persero) Tahun 2010 � 2012� dengan permasalahan yang akan diangkat dalam analisis ini, yaitu: untuk menganalisis pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam Putusan PHI No. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST sudah tepat atau belum dan menganalisis kesesuaian antara putusan majelis hakim PHI No. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil analisis skripsi ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI dalam putusan PHI No. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST tidak tepat dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum didalam persidangan dan amar putusan majelis hakim PHI dalam putusan PHI No. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST tidak sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya kontradiksi didalam amar putusan tersebut. Serta saran dari penulis: Hakim sebaiknya mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ada dipersidangan dan dalam membuat suatu putusan harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga terciptanya putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

1.  UEU-Undergraduate-1000-cover.pdf - 66 KB
2.  UEU-Undergraduate-1000-pernyataan.pdf - 2442 KB
3.  UEU-Undergraduate-1000-persetujuan.pdf - 2779 KB
4.  UEU-Undergraduate-1000-pengesahan.pdf - 3010 KB
5.  UEU-Undergraduate-1000-KATA PENGANTAR.pdf - 38 KB
6.  UEU-Undergraduate-1000-ABSTRAK.pdf - 56 KB
7.  UEU-Undergraduate-1000-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
8.  UEU-Undergraduate-1000-daftar pustaka.pdf - 28 KB
9.  UEU-Undergraduate-1000-bab1.pdf - 433 KB

• ANALISIS PUTUSAN PHI NO. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST TENTANG PEMBATALAN PKB PT PLN (PERSERO) TAHUN 2010-2012