ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.643/PID.SUS/2011/PN.JAKARTA BARAT)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Justru dalam kenyataannya para pelaku kejahatan semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkanoleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau deterrent effectterhadap para pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tentang sanksi bagi pecandu narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika(studi putusan nomor: 643/Pid.Sus/2011/PN.Jakarta Barat). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system). Sanksi pidana bagi pecandu narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika dalam Putusan Nomor : 643/Pid.Sus/2011/PN.Jakarta Barat, didasarkan pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Putusan hakim bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana.

1.  UEU-Undergraduate-6033-COVER.pdf - 118 KB
2.  UEU-Undergraduate-6033-LEMBARPERNYATAAN.pdf - 209 KB
3.  UEU-Undergraduate-6033-LEMBARPERSETUJUAN.pdf - 140 KB
4.  UEU-Undergraduate-6033-KATAPENGANTAR.pdf - 281 KB
5.  UEU-Undergraduate-6033-ABSTRAK.pdf - 85 KB
6.  UEU-Undergraduate-6033-DAFTARISI.pdf - 11 KB
7.  UEU-Undergraduate-6033-DAFTARPUSTAKA.pdf - 6 KB
8.  UEU-Undergraduate-6033-BABI.pdf - 340 KB

• HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG NARKOBA DAN PERILAKU PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PELAJAR KELAS 1 DI SMAN 1 KAB. TANGERANG
• GAMBARAN KOMITMEN ORGANISASI ANGGOTA POLISI DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA DI POLRES METRO TANGERANG KOTA
• FRAME PEMBERITAAN PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA DI TVRI DAN METRO TV PERIODE OKTOBER 2012
• SIKAP MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ESA UNGGUL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
• SIKAP MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ESA UNGGUL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
• HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG NARKOBA DAN PERILAKU PENCEGAHAN NARKOBA PADA MAHASISWA FAKULTAS KOMUNIKASI JURUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT ANGKATAN 2013 UNIVERSITAS ESA UNGGUL
• HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG NARKOBA DENGAN SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN NARKOBA PADA PELAJAR KELAS 1 DI SMK WIPAMA TANGERANG
• PERAN HARGA DIRI TERHADAP ASERTIVITAS REMAJA PENYALAHGUNA NARKOBA (PENELITIAN PADA REMAJA PENYALAHGUNA NARKOBA DI TEMPAT-TEMPAT REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA)
• PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DENGAN CONTROLLED DELIVERY STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU
• ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan No.643/Pid.SUS/2011/PN.Jakarta Barat)