ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN

Tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia. Dalam mempergunakan hak tersebut tidaklah jarang menimbulkan berbagai masalah atau sengketa-sengketa yang terkait dengan tanah. Untuk menyelesaikan sebuah sengketa pertanahan, sebenarnya bisa melalui dua cara di pengadilan dan di luar pengadilan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa pertanahan dari kedua cara tersebut, sehingga penulis mengambil judul: �ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN�. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalah adalah Bagaimana penyelesaian sengketa tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sifatnya deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional lebih cepat, upaya hukum yang dalam penanganan BPN RI dinyatakan selesai dengan Kriteria Penyelesaian: Kriteria Satu (K 1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa; Kriteria Dua (K 2) berupa Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kriteria Tiga (K 3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; Kriteria Empat (K 4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai; Kriteria Lima (K 5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

1.  UEU-Undergraduate-1092-COVER.pdf - 33 KB
2.  UEU-Undergraduate-1092-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 110 KB
3.  UEU-Undergraduate-1092-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 86 KB
4.  UEU-Undergraduate-1092-KATA PENGANTAR.pdf - 12 KB
5.  UEU-Undergraduate-1092-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
6.  UEU-Undergraduate-1092-ABSTRAK.pdf - 36 KB
7.  UEU-Undergraduate-1092-BAB I.pdf - 38 KB
8.  UEU-Undergraduate-1092-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 9 KB

• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN