BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )

Salah satu kehidupan penting dalam berbangsa dan bernegara adalah Dalam aspek politik, hukum, dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi dikarenakan birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). Salah satu yang sering kita dengar adalah korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir-akhir ini sering terdengar istilah Whistleblower dan Justice Collaborators sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tipe dan sifat penelitian yang digunakan adalah normatif dan deskriptif. Permasalahan dalam penulisan ini adalah perbedaan Whistleblower dan Justice Collaborators serta bentuk perlindungan terhadap Justice Collaborators. Whistleblower adalah pelapor tindak pidana yang memberikan keterangan di luar persidangan atas kesadaran diri dengan merahasiakan identitas. Justice Collaborators adalah saksi pelaku yang bekerjasama memberikan keterangan di dalam maupun di luar persidangan dengan mendapatkan keringanan tuntuan, perlindungan hukum dan penghargaan. Kedudukan Pengaturannya secara eksplisit termaktub dalam UNCAC, UNCATOC selanjutnya disebut UU RI No. 5 Tahun 2009, KUHAP,UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dirubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2011, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan SEMA 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama. Kehadiran Justice Collaborators perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar dan perlunya penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang telah ada serta adanya undangundang yang mengatur mengenai Justice Collaboators dan Whistleblower. Seperti Agus Condro melakukan perannya sebagai Justice Collaborators dengan tepat dan mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, keringanan hukuman dari terdakwa lain dan mendapatkan reward atas jiwa kesatria dan kerjasamanya kepada penegak hukum dalam proses terbongkarnya kasus korupsi tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-1126-COVER.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-1126-SURAT PERNYATAAN.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-1126-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 218 KB
4.  UEU-Undergraduate-1126-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 185 KB
5.  UEU-Undergraduate-1126-ABSTRAK.pdf - 38 KB
6.  UEU-Undergraduate-1126-KATA PENGANTAR.pdf - 40 KB
7.  UEU-Undergraduate-1126-DAFTAR ISI.pdf - 10 KB
8.  UEU-Undergraduate-1126-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 30 KB
9.  UEU-Undergraduate-1126-BABI.pdf - 80 KB

• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )