SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian wanita dan perkawinan yang diharamkan. Di dalam masyarakat Padang Lawas, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya dan perbedaan itu cenderung menimbulkan pertentangan dikalangan pendiri Agama dan penghulu adat dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan ini. Ada 3 tiga sistem perkawinan adat yaitu Exogami, Endogami, dan Eleuthereogami. Masyarakat Padang lawas termasuk kedalam Eksogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang wanita yang semarga dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. Skripsi ini akan membahas tentang mengapa perkawinan semarga dimasyarakat adat batak padang lawas dilarang? Dan juga membahas tentang Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Padang Lawas? Larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita semarga tidaklah terdapat di dalam hukum positif, karena mengenai pelaksanaan dan persoalan yang berhubungan dengan perkawinan semarga tidak diatur dalam hukum positif baik UU No. 1 tahun 1974 maupun K.H.I. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung kemasyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yakni, dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum positif. Berdasarkan hasil analisis dari segi hukum positif terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hokum positif karena dalam hokum positif tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau semarga tidak termasuk dalam orang-orang dilarang atau di haramkan untuk dinikahi, dengan kata lain perkawinan semarga boleh, akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan dan masyarakat adat maka hendaklah dihindari.

1.  UEU-Undergraduate-1135-COVER.pdf - 35 KB
2.  UEU-Undergraduate-1135-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 22 KB
3.  UEU-Undergraduate-1135-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 84 KB
4.  UEU-Undergraduate-1135-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 96 KB
5.  UEU-Undergraduate-1135-KATA PENGANTAR.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-1135-ABSTRAK.pdf - 11 KB
7.  UEU-Undergraduate-1135-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-1135-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 26 KB
9.  UEU-Undergraduate-1135-BABI.pdf - 79 KB

• SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK