ANALISIS ATAS PERBEDAAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN KOTA TANGERANG SERTA DASAR PENENTU KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI WILAYAH TEMPAT TERSEBUT

Bagi para pekerja, upah adalah alasan utama bekerja. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sejak era otonomi daerah tanggung jawab penentuan upah minimum menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota akan merekomendasi dan kemudian gubernur yang akan memutuskan. Dengan kebijakan yang diberikan tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2013 khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 2.200.000 per bulan. Kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh gubernur DKI Jakarta tersebut memicu daerah sekitar DKI Jakarta untuk menaikan upah minimum provinsi/upah minimum regional. Salah satu daerah yang menaikan upah minimum adalah Kota Tangerang. Upah minimum daerah Kota Tangerang yang telah ditetapkan oleh Gubernur Banten melampaui upah minimum DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 2.203.000 per bulan. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah akibat perbedaan upah minimum provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah minimum tersebut? Serta apa dasar penentu kebutuhan hidup layak di DKI Jakarta dan Kota Tangerang sebagai penetapan upah minimum? Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta wawancara kepada pihak yang terkait mengenai upah minimum. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya upah minimum pada wilayah DKI Jakarta dan Kota Tangerang mengakibatkan perusahaan melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Selain itu akibat dari perbedaan upah minimum antara wilayah DKI Jakarta dengan Kota Tangerang dapat mengakibatkan para pekerja/buruh yang berada di DKI Jakarta pindah bekerja ke perusahaan yang ada di Kota Tangerang yang upah minimumnya lebih besar dari DKI Jakarta. Adapun dasar penentu kebutuhan hidup layak yang digunakan pada wilayah DKI Jakarta dan Kota tangerang untuk menetapkan upah minimum merujuk kepada 60 (enam puluh) komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu pemerintah tidak hanya memperhatikan harga kebutuhan hidup layak tersebut namun juga memperhatikan tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar upah minimum kepada pekerja/buruh.

1.  UEU-Undergraduate-114-ABSTRAK.pdf - 37 KB
2.  UEU-Undergraduate-114-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-114-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1036 KB
4.  UEU-Undergraduate-114-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1286 KB
5.  UEU-Undergraduate-114-KATA PENGANTAR.pdf - 27 KB
6.  UEU-Undergraduate-114-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-114-BAB I.pdf - 62 KB
8.  UEU-Undergraduate-114-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 31 KB
9.  UEU-Undergraduate-114-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
10.  UEU-Undergraduate-114-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1036 KB
11.  UEU-Undergraduate-114-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1286 KB
12.  UEU-Undergraduate-114-KATA PENGANTAR.pdf - 27 KB
13.  UEU-Undergraduate-114-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
14.  UEU-Undergraduate-114-BAB I.pdf - 62 KB
15.  UEU-Undergraduate-114-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 31 KB

• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut