PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERJANJIAN DAN PERPAJAKAN

Pengaturan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan yang mendasar dari sisi hukum perjanjian dan perpajakan. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of work. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer, yaitu dari KUH Perdata, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan aturan-aturan yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara. Sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak Indonesia memiliki �bargaining position� yang lebih tinggi dibandingkan pihak Kontraktor, dan terikat dalam suatu perbuatan hukum dalam bentuk kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, pola pengusahaan pertambangan sektor mineral dan batubara tidak lagi menggunakan pola Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara bagi pemohon baru, akan tetapi diganti dengan sistem perijinan, yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), yang mengubah penyebutan menjadi Izin Usaha Pertambangan. Kontribusi tersebut antara lain berupa pembayaran royalti dan pajak. Dalam Ketentuan perpajakan mengacu pada tarif perpajakan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing law). Dari kontribusi kepada Negara tersebut memiliki bagian yang akan dibagihasilkan kepada daerah dan pusat, yang disebut Dana Bagi Hasil. Optimalisasi penerimaan pendapatan Negara, agar Negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan Negara. Dari sisi pelaku usaha tetap dapat melakukan investasi untuk menjalankan roda perekonomian.

1.  UEU-Master-12291-cover.Image.Marked.pdf - 295 KB
2.  UEU-Master-12291-pengesahan .Image.Marked.pdf - 380 KB
3.  UEU-Master-12291-pernyataan .Image.Marked.pdf - 408 KB
4.  UEU-Master-12291-kata pengantar .Image.Marked.pdf - 501 KB
5.  UEU-Master-12291-abstrak .Image.Marked.pdf - 464 KB
6.  UEU-Master-12291-daftar isi .Image.Marked.pdf - 397 KB
7.  UEU-Master-12291-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Master-12291-bab 1.Image.Marked.pdf - 755 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN