UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pemanfaatan dan penelitian di bidang farmasi dan bioteknologi yang memanfaatkan sumber daya genetik dewasa ini semakin semakin meningkat. Namun demikian pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tanpa izin untuk tujuan komersial (biopircay) dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik (misappropriation) semakinbanyak. Selama ini Rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman tidak memberikan perlindungan yang cukup atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 yang memberikan sedikit ruang mengenai pengaturan perlindungan sumber daya hayati yang sudah mulai punah karena dimanfaatkan secara bebas oleh perusahaan-perusahaan farmasi dunia. Nagoya Protocol dan FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPRFA) 2004 memberikan ketentuan mengenai akses sumber daya genetik yang dilakukan berdasarkan mutually agreed terms, prior informed consent dan fair and equitable of benefit sharing. Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dengan lahirnya Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD tahun 2010 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013. Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan konstribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dengan harapan adanya benefit sharing (pembagian hasil keuntungan) untuk negara asal sumber daya genetik itu. Selain telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan akses sumber daya genetik, saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang juga mengatur agar sumber daya genetik Indonesia terlindungi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya genetik dari biopiracy dan misappropriation. Dengan berbagai kebijakan Nasional yang saat ini telah ada, kita dapat menganalisis upaya-upaya yang tepat untuk memperkuat perlindungan sumber daya genetik di Indonesia dengan tetap membuka kerjasama dengan pihak luar untuk memanfaatkan bersama-sama sumber daya genetik Indonea dengan adanya benefit sharing yang adil.

1.  UEU-Research-12961-16_0311.pdf - 1325 KB