PERADLAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 1032/PID.B/2001/PN.JAK.PST)

Berdasarkan yuridis formal (KUHAP) bahwa pemeriksaan perkara disidang pengadilan harus dihadiri oleh terdakwa (asas umum hukum acara pidana), akan tetapi berlaku asas lex specialis derogate generali bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya dari pada ketentuan umum yaitu mendahulukan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri atau masih bersembunyi di wilayah Indonesia harus segera diproses secara hukum tanpa kehadiran tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, yaitu diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa (peradila in absentia). Yang menjadi Pokok Permasalahan dalam skripsi adalah Apa yang menjadi alasan dan tujuan dilaksanakannya peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi (studi kasus pada Putusan No.1032/Pid.B/PN.JKT.Pst) dan Apakah cukup efektiv pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penilitian Deskriptif Analitif. Bahan hukum yang dipakai adalah (1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, terutama yang mengatur peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana

1.  UEU-Undergraduate-1325-COVER.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-1325-TANDA PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 52 KB
3.  UEU-Undergraduate-1325-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 52 KB
4.  UEU-Undergraduate-1325-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 52 KB
5.  UEU-Undergraduate-1325-ABSTRAK.pdf - 36 KB
6.  UEU-Undergraduate-1325-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-1325-DAFTAR ISI.pdf - 16 KB
8.  UEU-Undergraduate-1325-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 43 KB
9.  UEU-Undergraduate-1325-BABI.pdf - 36 KB

• PERADLAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1032/Pid.B/2001/PN.Jak.Pst)