TINJAUAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA YANG DITAHAN DENGAN ALASAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT SERTA PROSES PEMBERHENTIAN KERJANYA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.2319/PID.B/2009/PN.TNG)

Penulisan skripsi Tinjauan Hukum atas Hak-hak pekerja yang ditahan dengan alasan telah melakukan kesalahan berat serta proses penberhentiannya adalah dimaksudkan untuk merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu bagaimana penerapan pemenuhan hak-hak pekerja oleh perusahaan ketika dalam pemidanaan yang ditahan(dalam kasus Aquo), apakah atas peristiwa tersebut dapat dikenakan PHK dengan alasan kesalah berat, dan bagaimana penyelesaian PHK atas terdakwa setelah adanya putusan pidana Pengadilan. Untuk itu penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku. Mengenai tentang kesalahan berat yang dilakukan pekerja/buruh juga masih tetap mendapatkan hak-haknya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan diatur didalam Pasal 160 mengenai hak pekerja yang harus didapatkannya. Juga terdapat dalam putusan MK No. 012/PUU-I/2003, apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagaimana diperinci didalam Pasal 158 UUK dan Pengusaha hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar kesalahan berat tersebut, maka harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah diputuskan mengenai kasus pidana tersebut telah melanggar penyalahgunaan dalam jabatan berdasarkan Pasal 372 dan 374 KUHPidana, jika dilihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Memang benar pekerja tersebut telah melakukan suatu kesalahan berat sesuai dengan UUK pasal 158 undang-undang No 13 tahun 2003. Walaupun Mila Meliani telah dijatuhi hukuman pidananya selama satu (1) tahun dua (2) bulan, oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mempunyai putusan Aquo, tetapi dalam permasalahan ketenagakerjaannya mengenai hak-haknya tetap harus mendapatkan penggantian yang sesuai, sehingga seharusnya pekerja tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pemenuhan hak-hak pekerja dalam proses pidana yang telah diatur dalam Pasal 160 UUK ternyata dalam kasus ini tidak terpenuhi, bahkan pekerja tersebut tidak diskorsing. Pekerja dapat dikenai kesalahan berat karena tindakannya atas pengelapan terbukti di Pengadilan umum dan memenuhi ketentuan dari SK menteri. Sehubungan dengan hal itu akhirnya pekerja yang bersangkutan melakukan pengunduran diri atas desakan pengusaha, maka penyelasaian PHK tidak dilanjutkan.

1.  UEU-Undergraduate-1372-COVER.pdf - 16 KB
2.  UEU-Undergraduate-1372-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 37 KB
3.  UEU-Undergraduate-1372-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 10 KB
4.  UEU-Undergraduate-1372-ABSTRAK.pdf - 11 KB
5.  UEU-Undergraduate-1372-KATA PENGANTAR.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-1372-DAFTAR ISI.pdf - 13 KB
7.  UEU-Undergraduate-1372-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-1372-LAMPIRAN.pdf - 323 KB
9.  UEU-Undergraduate-1372-BABI.pdf - 37 KB

• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA YANG DITAHAN DENGAN ALASAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT SERTA PROSES PEMBERHENTIAN KERJANYA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.2319/Pid.B/2009/PN.TNG)