�SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN� (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1595/PID/B/2006/PN.JKT.UT)

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, Oleh sebab itu untuk menanggulangi atau mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu aturan hukum tertulis yang disebut pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah penggelapan Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana pelaku penyertaan tindak pidana penggelapan dan Apakah putusan No: 1595/ Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut. dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku penyertaan dalam tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui apakah putusan No: 1595/ Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut. dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. maka penulis membuat kesimpulan bahwa apabila menunjuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan sendiri dengan pelaku yang melakukan penyertaan namun apabila dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 57 ayat (1) ada perbedaan hukuman antara yang melakukan kejahatan dengan yang membantu melakukan suatu kejahatan.perbedaan tersebut terletak dengan sanksi pidana yang dijatuhi terhadap yang pelaku yang hanya membantu melakukan kejahatan mendapatkan hukuman lebih ringan sepertiga dari hukuman yang diterima oleh pelaku yang dibantu melakukan kejahatan. Adapun dikenakannya pasal penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah sebagai pasal penjerat dengan tujuan apabila unsur dalam pasal inti tidak terpenuhi maka masih dikenakan pasal penjerat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Bahwa putusan Majelis Hakim belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, adapun perbedaan tersebut terletak pada hukuman yang tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara selama 4 (tahun)namun dalam putusannya hakim hanya memutuskan terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun dua bulan, tanpa menjelaskan dalam pertimbangan hakim perihal hal-hal yang meringankan terdakwa dalam melakukan tindakan pidana dan hanya mempertimbangkan diri pelaku selama menjalankan proses persidangan.

1.  UEU-Undergraduate-1402-COVER.pdf - 16 KB
2.  UEU-Undergraduate-1402-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-1402-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-1402-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
5.  UEU-Undergraduate-1402-ABSTRAK.pdf - 15 KB
6.  UEU-Undergraduate-1402-KATA PENGANTAR.pdf - 18 KB
7.  UEU-Undergraduate-1402-DAFTAR ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-1402-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 17 KB
9.  UEU-Undergraduate-1402-BABI.pdf - 44 KB

• �SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN� (Studi Kasus Putusan No.1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut)