PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA (STUDY KASUS PERKARA PIDANA NO.367/PID/B/2003/PN.BGR)

banyaknya obat-obat tanpa izin edar pada saat skarang ini, menyebabkan khasiat.dari obat-obatan tersebut menjadi tidak ada, bahkan sangat berbahaya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana persyaratan dan prosedur obat itu bisa beredar dipasaran dan juga menganalisa tentang proses pembuktian terhadap obat tanpa izin edar. Dalam keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan RI No:hk.00.05.3.1950 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah indonesia. Apabila ada obat yang tanpa registrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal, dan ada juga yang disebut obat bantuan pemerintah yang harus diawasi predarannya. Dalam hal ini obat yang teregistrasi yaitu obat yang diproduksi oleh badan yang sah melakukan produksi obat-obatan yaitu perusahaan industri farmasi. Tujuannya yaitu agar obat tersebut berkhasiat aman dan bermutu, bermanfaat nyata atas kebutuhan.. konsekwensi dari orang yang melakukan peredaran obat-obatan tanpa izin edar dikenakan sanksi maksimal yaitu 7 tahun. Hal ini disebutkan dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal yang mengatur tentang obat-obatan tersebut yaitu pasal 81 ayat (2) c. Setiap orang yang disangka melakukan peredaran obat-obatan tersebut, harus pula dibuktikan dipengadilan dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan. Dan metode tersebut dihubungkan dengan pokok permasalahan. Dari tindak pidana yang dilakukan oleh santosa lanardi itu maka penulis menyimpulkan bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa dalam kasus peredaran obat-obatan ini tidak lah melalui proses registrasi yang telah ditentukan oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.dan setelah diajukan ke pengadilan, proses pembuktian terhadap terdakwa kiranya alat-alat bukti yang dihadirkan merupakan alat bukti yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tujuan pembuktian tersebut adalah dapat meyakinkan Hakim. Dalam perkara Santosa Lanardi, Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana �Secara Dengan Sengaja Menjual Obat-obatan Daftar G Tanpa Izin Edar�. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun

1.  UEU-Undergraduate-1427-COVER.pdf - 16 KB
2.  UEU-Undergraduate-1427-LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 28 KB
3.  UEU-Undergraduate-1427-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 28 KB
4.  UEU-Undergraduate-1427-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 29 KB
5.  UEU-Undergraduate-1427-KATA PENGANTAR.pdf - 18 KB
6.  UEU-Undergraduate-1427-ABSTRAK.pdf - 15 KB
7.  UEU-Undergraduate-1427-DAFTAR ISI.pdf - 22 KB
8.  UEU-Undergraduate-1427-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-1427-BABI.pdf - 63 KB

• PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA (Study Kasus Perkara Pidana No.367/PID/B/2003/PN.BGR)