PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Indonesia sampai saat ini masih mengharapkan masuknya investasi asing guna tercapainya pembangunan nasional. Masuknya investasi asing tentunya dibarengi dengan masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Untuk masuknya tTenaga Kerja Asingmaka ada persyaratan dan perizinan yang harus dipenuhi yang saat ini lebih disederhanakan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif terhadap norma dan asas-asas hukum perizinan tenaga kerja asaing di Indonesia, dengan menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif analistis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Masuknya tenaga Kerja Asing tidak dapat dihindari dan memang dibutuhkan untuk alih teknologi. Namun demikian tetap diperlukan pengaturan perizinan, dimana dalam upaya menarik investasi maka perizinan Tenaga Kerja Asing lebih dipermudah, dimana saat ini hanya diperlukan RPTKA dan notifikasi dan pengajuannya secara online.

1.  UEU-Journal-14532-11_0118.pdf - 569 KB

• PERBEDAAN HUKUM PERBURUHAN DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW STUDI KASUS SINGAPURA DAN INDONESIA
• PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KARYAWAN YANG DIBERI SANKSI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DI DISNAKER BEKASI

• PERBEDAAN HUKUM PERBURUHAN DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW STUDI KASUS SINGAPURA DAN INDONESIA
• PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KARYAWAN YANG DIBERI SANKSI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DI DISNAKER BEKASI