KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMUR BATU KOTA BEKASI DI TINJAU DARI UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah Kota Bekasi yang masih menggunakan Peraturan daerah No.07 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang seharusnya sudah dicabut, direvisi, atau diganti dengan Peraturan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai posisi pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah di Sumur Batu Kota Bekasi kaitannya terhadap Perda No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Yaitu apakah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pengelolaan sampah di tinjau dari aspek hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia dan apakah Peraturan daerah Kota Bekasi No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bersifat normatif, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas dan pengertian hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu melakukan wawancara kepada pihak terkait guna memperoleh data-data pendukung dari data primer. Dari analisis yang dilakukan terdapat pelanggaran pada pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menyusun Peraturan daerah No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan tidak sesuai/tidak mengacu kepada UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan ini hanya menerangkan peraturanperaturan tentang tugas-tugas dan wewenang Pemerintah daerah kota Bekasi dalam pengelolaan pelayanan kebersihan terutama dalam bidang persampahan dalam pengaturan anggaran pemungutan operasional (retribusi) untuk menambah pendapatan asal daerah (PAD) dan tidak mengatur secara keseluruhan tentang lingkungan hidup yang ada didunia ini dan bagaimana seharusnya lingkungan hidup dapat dilindungi dari berbagai macam pencemarannya yang menjadi dampak masalah pada masyarakat disekitarnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, adanya Perda No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sudah tidak sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah serta tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu mengganti,merevisi atau mencabut Perda No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan Peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah agar lebih professional, efektif dan efisien.

1.  UEU-Undergraduate-1531-COVER.pdf - 16 KB
2.  UEU-Undergraduate-1531-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 72 KB
3.  UEU-Undergraduate-1531-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 72 KB
4.  UEU-Undergraduate-1531-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 73 KB
5.  UEU-Undergraduate-1531-ABSTRAK.pdf - 15 KB
6.  UEU-Undergraduate-1531-KATA PENGANTAR.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-1531-DAFTAR ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-1531-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 13 KB
9.  UEU-Undergraduate-1531-LAMPIRAN.pdf - 26 KB
10.  UEU-Undergraduate-1531-BABI.pdf - 43 KB

• Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah di Sumur Batu Kota Bekasi di tinjau dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup