TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 33/PDT/2015/PT-MDN)

Pasien berhak mengetahui hasil diagnosa terkait dengan tubuh dan penyakitnya. Hak pasien ini diatur di dalam pasal 52 UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa dari dokter ke pasien atau keluarga pasien dan apakah tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam UU No.29 tahun 2004 pasal 45 ayat (3) telah mengatur mengenai etika kedokteran yang dimana kewajiban seorang dokter telah diatur dengan jelas bahwa seorang pasien yang datang kepadanya dalam keadaan sadar maupun tidak dan tanpa wali ataupun dengan wali harus mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai kondisi pasien melalui pemeriksaan dan selanjutnya dokter memberikan hasil diagnosa terkait penyakit yang diderita pasien. Dokter wajib menyampaikan hasil diagnosa kepada pasien atau keluarga pasien. Dalam hal dokter tidak menyampaikan hasil diagnosa kepada pasien atau keluaga pasien, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-15489-cover.Image.Marked.pdf - 203 KB
2.  UEU-Undergraduate-15489-pernyataan.Image.Marked.pdf - 406 KB
3.  UEU-Undergraduate-15489-publikasi.Image.Marked.pdf - 425 KB
4.  UEU-Undergraduate-15489-pengesahan.Image.Marked.pdf - 320 KB
5.  UEU-Undergraduate-15489-persetujuan.Image.Marked.pdf - 321 KB
6.  UEU-Undergraduate-15489-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 457 KB
7.  UEU-Undergraduate-15489-abstrak.Image.Marked.pdf - 380 KB
8.  UEU-Undergraduate-15489-daftar isi.Image.Marked.pdf - 463 KB
9.  UEU-Undergraduate-15489-bab1.Image.Marked.pdf - 558 KB
10.  UEU-Undergraduate-15489-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 472 KB

• ABORTUS PROVOKATUS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS PERKARA NO.78/PID./1998/PN.JKT.PST)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
• PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT YANG DI RUJUK KE RUMAH SAKIT PERMATA HIJAU BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ( STUDI KASUS PASIEN KELUARGA BAPAK NANA )
• PERAN PETUGAS BPJS DIRSUD CENGKARENG BERDASARKAN UNDANGUNDANG BPJS
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM KESEHATAN (KJ001) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM KESEHATAN (KJ201) SEMESTER GENAP 2020-2021
• THE IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF HOSPITAL RESPONSIBILITY TOWARDS MEDICAL DISPUTE PROCESS AT HOSPITAL X CIBINONG
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN

• Penerapan Pasal 4 Ayat b, c, dan d Kode Etik Jurnalistik pada Headline News di Surat Kabar Lampu Hijau edisi Oktober-Desember 2009
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006
• PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN INDONESIA
• PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN INDONESIA
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN)
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN)
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 4 PADA HEADLINE BERITA KRIMINAL DI HARIAN POS KOTA EDISI DESEMBER 2010 � JANUARI 2011
• ABORTUS PROVOKATUS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS PERKARA NO.78/PID./1998/PN.JKT.PST)
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN)
• PEMAHAMAN WARTAWAN GLOBAL TV TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK