KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INTERNET DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN PERS).

kebutuhan atas aturan hukum yang dapat melindungi hak pengguna internet sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala pertukaran informasi pada internet. Di Indonesia, upaya hukum untuk mengatur teknologi informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya. Peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejatinya diperuntukkan untuk mengatur perdagangan elektronik di internet. Namun, di antara kebaikan yang terkandung di dalamnya, ada satu pasal yang agak mengkhawatirkan, bukan hanya bagi para jurnalis melainkan juga narablog, yakni pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan pasal tersebut di nilai tidak pada tempat nya dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penulisan normatif. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat satu ketentuan pasal yang bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Dimana ketentuan pasal tersebut masih multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan yang salah satunya terdapat dalam kasus Narliswandi Piliang. Di samping itu terdapat juga sanksi-sanksi bagi para pelaku kejahatan yang salah satunya di atur dalam Pasal 45 ayat (1). Dan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa hak-hak pers adalah kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi, dan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak. Untuk itulah peran negara atau pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani tindak kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tapi peran pemerintah saja tidak cukup dan disini sangat dibutuhkan juga peran semua elemen masyarakat dimana kita harus mulai dalam elemen atau ruang lingkup yang terkecil yaitu keluarga, dan juga patuhi hukum yang berlaku dan jangan melanggar hukum yang ada, baik itu hukum di dunia maya, maupun hukum di dunia nyata. Sebab hukum di dunia maya juga berlaku terhadap dunia nyata serta sebaliknya. Begitu pula efek yang diberikan.

1.  UEU-Undergraduate-1603-COVER.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-1603-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-1603-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-1603-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
5.  UEU-Undergraduate-1603-ABSTRAK.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-1603-DAFTAR ISI.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-1603-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 16 KB
8.  UEU-Undergraduate-1603-BABI.pdf - 94 KB

• HUBUNGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP RUMAH SUSUN SEDERHANA DENGAN AKSESIBILITAS DAN LOKASI Studi Kasus: Rumah Susun Sederhana di Kecamatan Tanah Abang