PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Penelitian ini dilatar belakangi dalam hal Suami membuat pernjanjian pendahuluan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak lain yang mengatur tentang harta bersama yang berupa saham dalam perseroan tanpa mendapat persetujuan dari istrinya selaku pasangan sah dalam Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam Hukum Perjanjian menurut KUHPerdata dan apakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham memerlukan persetujuan pasangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan Metode Pengumpulan Data yaitu Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang perjanjian pendahuluan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Adapun kesimpulannya bahwa Pengaturan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam hukum positif di Indonesia, tidak di atur secara rinci. Namun, jika memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi �Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya�, maka kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam KUHPerdata adalah Agreement is Agreement. Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, akan tetapi merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan, sehingga perlu diperhatikan tentang kewenangan menandatangani perjanjian tersebut. Saran dari penulis yaitu pemerintah perlu mempertegas aturan peralihan saham terkait harta bersama untuk tidak memperkenankan perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan sendiri oleh salah satu pihak dan perlunya peranan Notaris untuk tidak bersedia membuat perjanjian pendahuluan jual beli saham yang hanya ditandatangani salah satu pihak guna mencegah terjadinya sengketa harta bersama dikemudian hari.

1.  UEU-Article-16255-5_0347.pdf - 336 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)
• TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN

• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.SusPHI/2016)
• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2016/PN.CBD)