AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pada tingkat pertama, Parlin Riduansyah selaku terdakwa dinyatakan tidak terbukti atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana eksplorasi pertambangan tanpa izin menteri sehingga oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin diputus bebas. Atas putusan pembebasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi, oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dikabulkan, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin kemudian dibatalkan dan oleh Mahkamah Agung diputus terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, dan terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), kuasa hukum terdakwa juga mengajukan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Apakah suatu Putusan Pengadilan dapat menjadi batal hanya karena tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sedangkan perbuatan materiilnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana? Dan bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012)? Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kasus dengan terdakwa Parlin Riduansyah yang dipersoalkan ini, dimana pengadilan tidak mencantumkan perintah agar terdakwa untuk segera ditahan sudah tepat dan tidak batal demi hukum. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012) adalah membuat terdakwa Parlin Riduansyah dan terdakwa-terdakwa lainnya tidak memperoleh kepastian hukum dan status penahanannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang dapat menciderai rasa keadilan masyarakat awam. Nampak jelas bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012) akan membuat terdakwa Parlin Riduansyah dan terdakwa-terdakwa lainnya tidak memperoleh kepastian hukum dan status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas.Hal inilah yang dapat menciderai rasa keadilan masyarakat awam dan terjadi keadilan yang tertunda. Rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidak adilan

1.  UEU-Undergraduate-1648-COVER.pdf - 69 KB
2.  UEU-Undergraduate-1648-DAFTAR ISI.pdf - 64 KB
3.  UEU-Undergraduate-1648-KATA PENGANTAR.pdf - 63 KB
4.  UEU-Undergraduate-1648-ABSTRAK.pdf - 106 KB
5.  UEU-Undergraduate-1648-DAFTAR GAMBAR.pdf - 58 KB
6.  UEU-Undergraduate-1648-DAFTAR GRAFIK.pdf - 51 KB
7.  UEU-Undergraduate-1648-PENGESAHAN.pdf - 139 KB
8.  UEU-Undergraduate-1648-PERNYATAAN.pdf - 164 KB
9.  UEU-Undergraduate-1648-PERSETUJUAN.pdf - 128 KB
10.  UEU-Undergraduate-1648-LAMPIRAN.pdf - 192 KB
11.  UEU-Undergraduate-1648-BAB1.pdf - 70 KB

• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• Analisa Yuridis putusan mahkamah konstitusi pembubaran BP migas
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII 2010, KUH PERDATA DAN TEORI KEADILAN