PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/PDT/2016)

Penelitian ini dilatar belakangi dalam hal Suami membuat pernjanjian pendahuluan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak lain yang mengatur tentang harta bersama yang berupa saham dalam perseroan tanpa mendapat persetujuan dari istrinya selaku pasangan sah dalam Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam Hukum Perjanjian menurut KUHPerdata dan apakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham memerlukan persetujuan pasangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan Metode Pengumpulan Data yaitu Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang perjanjian pendahuluan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Adapun kesimpulannya bahwa Pengaturan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam hukum positif di Indonesia, tidak di atur secara rinci. Namun, jika memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi �Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya�, maka kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam KUHPerdata adalah Agreement is Agreement. Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, akan tetapi merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan, sehingga perlu diperhatikan tentang kewenangan menandatangani perjanjian tersebut. Saran dari penulis yaitu pemerintah perlu mempertegas aturan peralihan saham terkait harta bersama untuk tidak memperkenankan perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan sendiri oleh salah satu pihak dan perlunya peranan Notaris untuk tidak bersedia membuat perjanjian pendahuluan jual beli saham yang hanya ditandatangani salah satu pihak guna mencegah terjadinya sengketa harta bersama dikemudian hari.

1.  UEU-Undergraduate-17392-COVER.pdf - 61 KB
2.  UEU-Undergraduate-17392-HALAMAN PENGESAHAN.pdf - 114 KB
3.  UEU-Undergraduate-17392-HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - 86 KB
4.  UEU-Undergraduate-17392-PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 202 KB
5.  UEU-Undergraduate-17392-PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - 319 KB
6.  UEU-Undergraduate-17392-ABSTRAK.pdf - 106 KB
7.  UEU-Undergraduate-17392-KATA PENGANTAR.pdf - 513 KB
8.  UEU-Undergraduate-17392-DAFTAR ISI.pdf - 51 KB
9.  UEU-Undergraduate-17392-BAB I.pdf - 247 KB
10.  UEU-Undergraduate-17392-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 170 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)