KEKUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH YANG DI LAKUKAN SECARA BAWAH TANGAN ATAS HARTA GONO GINI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 116/PDT.G/2018/PN.DPK)

Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang Multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Seperti kasus putusan nomor: 116/Pdt.G/2018/PN.DPK yang merupakan sengketa jual beli tanah yang masih merupakan harta bersama (gono-gini). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang merupakan harta gono gini yang dilakukan tanpa persetujuan suami dan Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli tanah yang dilakukan ( Studi Kasus Putusan Nomor. 116/Pdt.G/2018/PN.DPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, UndangUndang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dideskripsikan bahwa hakim memutuskan menyatakan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dimata hukum dan memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 17354, menjadi atas nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Kota Depok

1.  UEU-Undergraduate-17398-cover.Image.Marked.pdf - 213 KB
2.  UEU-Undergraduate-17398-pengesahan.Image.Marked.pdf - 333 KB
3.  UEU-Undergraduate-17398-pernyataan.Image.Marked.pdf - 316 KB
4.  UEU-Undergraduate-17398-persetujuan.Image.Marked.pdf - 286 KB
5.  UEU-Undergraduate-17398-publikasi.Image.Marked.pdf - 383 KB
6.  UEU-Undergraduate-17398-abstrak.Image.Marked.pdf - 117 KB
7.  UEU-Undergraduate-17398-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 197 KB
8.  UEU-Undergraduate-17398-daftar isi.Image.Marked.pdf - 272 KB
9.  UEU-Undergraduate-17398-bab1.Image.Marked.pdf - 507 KB
10.  UEU-Undergraduate-17398-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 310 KB

• KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENYATAKAN BATAL SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT ADMINISTRASI

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)