TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 199/PID.SUS/2018/PN.JKT.BRT)

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Keutuhan dan kerukunan sebuah rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup sebuah rumah tangga tersebut. Dewasa ini kekerasan terhadap rumah tangga khususnya pada perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulanginya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang dengan teknik pengumpulan data studi dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maraknya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering kali terjadi dikarenakan kurangnya penerapan pidana tambahan berupa konseling, dimana masih jarang sekali sanksi pidana tambahan yang berupa konseling kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukan dalam amar putusan hakim. bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah: 1. pidana penjara masih dianggap dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT; 2. menurut para Hakim belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain selain pidana penjara yang lebih efektif jika pidana selain itu diterapkan; 3. jaksa menuntut dengan pidana penjara saja; 4. di Pengadilan penerapan sanksi tindakan berupa mengikuti program konseling belum banyak dikenal karena menurut hakim ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. salah satu alternatif langkah penerapan hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan pidana tambahan konseling yang sudah diatur dalam UU PKDRT Pasal 50 huruf B.untuk saat ini Hakim lebih dominan menjadikan pidana Penjara yang sering diterapkan.Pengadilan lebih banyak menerapkan Punishment dari pada Treatment.

1.  UEU-Undergraduate-17438-cover.Image.Marked.pdf - 354 KB
2.  UEU-Undergraduate-17438-pengesahan.Image.Marked.pdf - 445 KB
3.  UEU-Undergraduate-17438-pernyataan.Image.Marked.pdf - 478 KB
4.  UEU-Undergraduate-17438-persetujuan.Image.Marked.pdf - 466 KB
5.  UEU-Undergraduate-17438-publikasi.Image.Marked.pdf - 660 KB
6.  UEU-Undergraduate-17438-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 447 KB
7.  UEU-Undergraduate-17438-abstrak.Image.Marked.pdf - 324 KB
8.  UEU-Undergraduate-17438-daftar isi.Image.Marked.pdf - 399 KB
9.  UEU-Undergraduate-17438-bab1.Image.Marked.pdf - 495 KB
10.  UEU-Undergraduate-17438-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 325 KB