TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK TERLANTAR DI WILAYAH JAKARTA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK Latar belakang dari maraknya anak terlantar di wilayah Jakarta barat karena kurangnya perhatian dari Peran serta orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah sebagai pelindung anak terlantar sangatlah penting, akan tetapi masih banyak anakanak terlantar yang hidup di jalanan, hal ini adalah faktor dari ketidak tegasannya, para aparatur negara dalam menyikapi gejala sosial ini. Pemberdayaan anak harus lebih di tingkatkan, karena mereka juga warga negara indonesia yang pada dasarnya memiliki hak untuk di lindungi fisik maupun mental serta pendidikan. Karena realita yang ada di sekitar kita banyak terjadi kekerasan fisik dan mental terhadap anak-anak terlantar, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mencoba meneliti baik menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Untuk mendukung terciptanya efektivitas pelaksanaan dan penyelenggaraan ini, dibutuhkan dasar hokum dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini penulis mencoba membahas tentang masalah Bagaimana efektifitas pemerintah dalam melaksanaan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak terlantar dan Bagaimana efektifitas dan hambatan pemerintah dalam melaksanaan PERDA no 8 tahun 2007 di daerah Jakarta Barat. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan yaitu yang Pertama dari kesimpulan masalah ini adalah peran serta orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menangani Anak Jalanan sangatlah kurang, buktinya masih banyak berkeliaran anak-anak jalanan yang terdapat di daerah Jakarta Barat, bahkan anak-anak yang sudah di asuh dipanti-panti anak terlantar hidupnya masi kurang layak. Yang Kedua efektifitas Pemerintah dalam penerapan PERDA No. 8 tahun 2007 menangani masalah anak terlantar yang bekerja mencari uang di jalanan yang di anggap meresahkan itu sendiri sudah tepat, akan tetapi masih banyak hambatanhambatan yang pemerintah harus hadapi, Studi kasus ini berupaya mendapatkan suatu karakteristik Anak Jalanan yang setidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang permasalahan sehari-hari yang dihadapi Anak Jalanan, kondisi orang tuanya, aspirasi mereka serta ikut memikirkan upaya mengatasi permasalahn

• TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK TERLANTAR DI WILAYAH JAKARTA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK