PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA OUTSOURCING DI PT. XL AXIATA TBK SERTA PERLINDUNGAN ATAS KELANGSUNGAN KERJANYA

Beberapa tahun terakhir ini muncul kecenderungan penggunaan pengalihan pekerjaan atau lebih populer dengan istilah outsourcing. Pengaturan tentang Pengalihan pekerjaan dalam undang-undang tersebut pada satu sisi telah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaanperusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan outsourcing untuk memproduksi produk-produk atau jasa-jasa tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan. Selama ini penerapan sistem outsourcing lebih banyak merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja yang dijamin negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan sistem outsourcing yang dilakukan oleh PT. XL AXIATA Tbk. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul �PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA OUTSOURCING DI PT. XL AXIATA TBK SERTA PERLINDUNGAN ATAS KELANGSUNGAN KERJANYA.� Adapun pembahasan skripsi ini adalah seputar apa hak dan kewajiban pekerja yang dipekerjakan di PT. XL Axiata Tbk yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja? Serta bagaimana pengaturan kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk ? Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penulis adalah mengenai hak dan kewajiban pekerja yang dipekerjakan di PT. XL Axiata Tbk yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah bahwa hak dan kewajiban bagi pekerja yang dipekerjakan oleh PT. XL Axiata Tbk telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk, dengan diberikannya perlindungan hukum yang dilakukan PT. Mitra Pijar Harapan (MPH) terhadap pekerjanya secara umum, yang disesuaikan dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, maka PT. XL Axiata Tbk pun merasa aman dan nyaman terhadap kinerja PT. Mitra Pijar Harapan (MPH), karena dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dapat dihindari. Karena bila PT. Mitra Pijar Harapan (MPH) tidak mematuhi aturan hukum, sudah barang tentu imbasnya juga akan kena kepada PT. XL Axiata Tbk selaku pemberi pekerja borongan kepada PT. Mitra Pijar Harapan (MPH). Dengan demikian kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk dapat berjalan berkesinambungan selama diantara keduanya belum ada yang terlibat dengan masalah hukum.

1.  UEU-Undergraduate-18078-cover.Image.Marked.pdf - 205 KB
2.  UEU-Undergraduate-18078-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 236 KB
3.  UEU-Undergraduate-18078-halaman pernyataan.Image.Marked.pdf - 131 KB
4.  UEU-Undergraduate-18078-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 231 KB
5.  UEU-Undergraduate-18078-abstrak.Image.Marked.pdf - 287 KB
6.  UEU-Undergraduate-18078-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 198 KB
7.  UEU-Undergraduate-18078-daftar isi.Image.Marked.pdf - 278 KB
8.  UEU-Undergraduate-18078-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 247 KB
9.  UEU-Undergraduate-18078-bab1.Image.Marked.pdf - 362 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO. 1897/PID.B/2011/PN.JKT.PST)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)