ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Stephanus Kairupan adalah seorang karyawan di PT. Merck, Tbk yang bergerak di bidang farmasi. Karena ia melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya akibat dari adanya rekstrukturisasi di perusahaannya, maka perusahaan berkeinginan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Stephanus Kairupan dengan menggugatnya di Pengadilan Hubungan Industrial dengan alasan efisiensi. Akhirnya masalah ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 90/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dengan salah satu amar putusannya yaitu bahwa Majelis Hakim menyetujui alasan Efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada Stephanus Kairupan. Menurut penulis, adanya kejanggalan dari putusan tersebut. Sehingga penulis mengangkat suatu masalah yaitu 1. Apakah alasan efisiensi dapat dibenarkan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan menurut Peraturan Perundang-undangan; 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dilihat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian normatif yang dilakukan penulis, dengan menggunakan data sekunder, penulis menemukan bahwa tidak seharusnya Stephanus Kairupan di PHK dengan menggunakan alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena alasan efisiensi yang dimaksud pada pasal tersebut diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : PER-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Swasta yang mana di sebut dengan PHK secara besar-besaran atau massal. Jika karena kesalahan pekerja/buruh dalam perusahaan, seharusnya perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, karena kewajiban daripada perusahaan untuk memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh yang melakukan kesalahan agar dapat memperbaiki kesalahannya dalam bekerja. Namun apabila PHK tidak dapat dihindarkan perusahaan seharusnya melakukan pemutusan hubungan kerja secara hormat. Yang disayangkan oleh penulis yaitu Pengadilan Hubungan Industrial menyetujui alasan efisiensi yang dipakai sebagai dasar pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerja/buruhnya. Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh Stephanus Kairupan sebagai pekerja/buruh selama atau setelah dilakukannya PHK oleh perusahaan, disamping dapat berupa pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dan juga menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja, serta kebenaran alasan PHK. Pemenuhan hak-hak pekerja/buruh selama dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan, seperti perlindungan atas jaminan kerja, keselamatan kerja dan kesehatan serta kompensasi yang diterima oleh pekerja/buruh setelah PHK berlangsung. Saran dari penulis, seyogianya dalam memutus suatu perkara hendaknya Majelis Hakim lebih mengamati substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.  UEU-Undergraduate-184-COVER.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-184-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 45 KB
3.  UEU-Undergraduate-184-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 45 KB
4.  UEU-Undergraduate-184-PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 45 KB
5.  UEU-Undergraduate-184-ABSTRAK.pdf - 37 KB
6.  UEU-Undergraduate-184-KATA PENGANTAR.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-184-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
8.  UEU-Undergraduate-184-DAFTAR BAGAN.pdf - 35 KB
9.  UEU-Undergraduate-184-BAB I.pdf - 79 KB
10.  UEU-Undergraduate-184-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 41 KB

• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• Hak Pekerja Dalam Shift ;Frontline Living
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH