TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.1535K/PID.SUS/2008

Di Indonesia Perdagangan orang sudah menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Disatu sisi terjadinya perdagangan orang karena kemiskinan struktural seperti tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok, sehingga memaksa mereka mengirim anggota keluarga antara lain istri atau anak untuk bekerja. Dilain pihak, belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang diekploitasi. Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah ; dengan makin maraknya Perdagangan Orang di Indonesia, membuat penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan apakah Perlindungan terhadap korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak telah sesuai dengan amanat undangundang. Penulisan Skripsi ini mengunakan Metode Normatif. Metode Normatif, adalah cara penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Aturan lain yang terkait dengan cara meneliti bahan/materi yang sedang dibahas oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa, Pertanggungjawaban Pidana/ Sanksi Hukuman untuk pelaku sudah lebih berat dari KUHP dan sudah memenuhi amanat UU No.21/2007, Namun upaya Perlindungan korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, ternyata hasilnya belum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap korban perdagangan orang. Walaupun upaya hukum yang dilakukan sudah memiliki kepastian hukum, tetapi dalam putusannya majelis hakim belum mempertimbangkan perlindungan hukum bagi korban dalam hal Restitusi. Berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat berupa pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum serta Pemberian Informasi. Hak-hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi korban.

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1535K/PID.SUS/2008