TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH HAJI DITINJAU BERDASARKAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO.25/DPD/III/2010-2011 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG

Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituten perwakilannya. Tugas dan tangung jawab Dewan Perwakilan Daerah berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah beserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 223D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengawasan tersebut dilakukan tidak hanya semata-mata sebagai wujud pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, melainkan juga untuk pemenuhan aspirasi masyarakat daerah serta meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji serta pengelolaan dan pengembangan dana abadi umat secara transparan dan akuntabel. Metode penulisan yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan dimana hasil analisa pengawasan DPD No.25/DPD/III/2010-2011 terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji menjadi dasar tinjauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. Berdasarkan hasil analisa pengawasan DPD No.25/DPD/III/2010- 2011 masih banyak ditemukannya hal-hal sebagai berikut ; Belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang terdiri atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah serta belum adanya standar pelayanan minimum bagi calon jamaah haji. Dan sebaiknya segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang terdiri atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah serta dibuatnya standarisasi pelayanan minimum bagi calon jamaah haji.

• TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH HAJI DITINJAU BERDASARKAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH No.25/DPD/III/2010-2011 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG